TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang Undang Komponen Cadangan yang akan mengharuskan semua warga negara mengikuti wajib militer. "Itu salah salah satunya isinya," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Budi Susilo Sopepandji, usai kuliah umum soal pertahanan di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, Kamis (1/11).Warga Negara yang berusia 18 tahun sampai 45 tahun wajib mengikuti program itu. Namun, Budi mengaku tidak ingat rentang waktu latihan dalam wajib militer tersebut. "Mereka ini akan dimasukkan dalam komponen cadangan pertahanan yang bisa dimobilisasi jika diperlukan," paparnya.Jika pemerintah meminta, kata Budi, semua warga negara, dari berbagai profesi, tidak boleh menolak program ini. "Perusahaan juga wajib memberikan izin kepada karyawannya jika diminta ikut wajib militer." Raden Rachmadi
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Iran dan Israel Dulu Pernah Bersahabat Dekat, Ini Awal Permusuhan Keduanya
6 hari lalu
Iran dan Israel Dulu Pernah Bersahabat Dekat, Ini Awal Permusuhan Keduanya
Iran-Israel tidak bermusuhan dalam sejarah perpolitikan mereka, sejak kapan hubungan keduanya memburuk?
8 Kelompok Tentara Bayaran Populer Di Dunia, Jual Jasa Tanpa Pandang Ideologi
37 hari lalu
8 Kelompok Tentara Bayaran Populer Di Dunia, Jual Jasa Tanpa Pandang Ideologi
Tentara bayaran membentuk kelompok dan berbisnis dengan berbagai negara di dunia. Mereka menjual jasa militer tanpa mempedulikan ideologi
Bamsoet Tegaskan FKPPI Harus Mampu Menjaga Pemilu Damai
21 Januari 2024
Bamsoet Tegaskan FKPPI Harus Mampu Menjaga Pemilu Damai
Bamsoet menegaskan peran Front Keadilan Pemuda dan Pemudi Indonesia (FKPPI) sebagai bagian integral dari bela negara, yang harus mampu menjaga kelancaran Pemilu 2024.
Israel Tolak Tuduhan Genosida di Mahkamah Dunia
12 Januari 2024
Israel Tolak Tuduhan Genosida di Mahkamah Dunia
Israel menolak tuduhan Afrika Selatan di pengadilan tinggi PBB bahwa operasi militernya di Gaza adalah upaya genosida.
Menlu Retno Sebut Dewan Keamanan PBB Tidak Mampu Menghentikan Genosida di Gaza
8 Januari 2024
Menlu Retno Sebut Dewan Keamanan PBB Tidak Mampu Menghentikan Genosida di Gaza
Menlu Retno mengatakan kasus Palestina menunjukkan standar ganda yang diterapkan sejumlah negara di dunia terutama di Global North atau Utara Dunia.
Abu Ubaidah: Brigade Al Qassam Targetkan 71 Kendaraan dalam 4 Hari
2 Januari 2024
Abu Ubaidah: Brigade Al Qassam Targetkan 71 Kendaraan dalam 4 Hari
Abu Ubaidah merilis hasil dari puluhan operasi yang dilakukan Brigade Al Qassam melawan invasi pasukan Israel.
Kaleidoskop 2023: 10 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air hingga Kemarahan Susi Pudjiastuti
31 Desember 2023
Kaleidoskop 2023: 10 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air hingga Kemarahan Susi Pudjiastuti
Pilot Susi Air Philip Mertens masih disandera TPNPB-OPM sejak 10 bulan lalu. Apa langkah TNI-Polri dan tanggapan Susi Pudjiastuti Founder Susi Air?
Hari Bela Negara Tak Bisa Dipisahkan Peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI yang Dilupakan
19 Desember 2023
Hari Bela Negara Tak Bisa Dipisahkan Peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI yang Dilupakan
Ditetapkannya Hari Bela Negara tak bisa dipisahkan dari peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden Indonesia saat PDRI.
SBY Tetapkan 19 Desember Hari Bela Negara, Apa Alasannya?
19 Desember 2023
SBY Tetapkan 19 Desember Hari Bela Negara, Apa Alasannya?
Peringatan Hari Bela Negara ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dalam mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948
Kepala HAM PBB Ingatkan Meningkatnya Risiko Genosida, Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Gaza
6 Desember 2023
Kepala HAM PBB Ingatkan Meningkatnya Risiko Genosida, Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Gaza
Kepala HAM PBB mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Gaza untuk menahan diri melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan.
