Minggu, 22 September 2019

Tifatul Sembiring: Kader PKS Cawapres Prabowo Tak Bisa Ditawar

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tifatul Sembiring. Tempo/Tony Hartawan

    Tifatul Sembiring. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikukuh menyorongkan kadernya sebagai calon wakil presiden atau cawapres Prabowo Subianto. Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan syarat itu tak bisa ditawar jika Gerindra masih ingin berkoalisi.

    "Sesuai kesepakatan awal, kami tetap mencalonkan Pak Prabowo so far berpasangan dengan cawapres dari PKS. Itu enggak bisa ditawar-tawar. Cawapres harus dari PKS," kata Tifatul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

    Baca: Gerindra Belum Putuskan Nama Cawapres Prabowo

    Tifatul menuturkan PKS tak mau jika hanya diminta menjadi pendukung saja di pemilihan presiden 2019. Menurutnya PKS dan Gerindra lebih baik berjalan masing-masing jika hal itu yang terjadi. "Kami enggak mau jadi penggembira saja dalam pilpres ini," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

    Tifatul menuturkan PKS menanggapi positif mencuatnya nama Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden atau cawapres Prabowo. Namun, dia lagi-lagi menegaskan cawapres harus berasal dari partainya. "Bisa aja Pak Prabowo atau Mas Anies Baswedan menjadi capres, silakan aja. Tapi cawapresnya harus dari PKS," kata Tifatul.

    Simak: Pilih Anies atau Nama Lain Jadi Cawapres, Prabowo Temui Ulama

    Nama Anies Baswedan  disebut-sebut menguat di internal PKS dan Gerindra. Gerindra berniat menggaet Anies menjadi cawapres Prabowo. Namun, PKS justru ingin mengusung Anies sebagai capres berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

    Tifatul mengingatkan, PKS sudah menetapkan sembilan nama sebagai kandidat cawapres. Kesembilan nama itu ialah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Al Muzzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera. "Kami ajukan sembilan untuk cawapres. Cawapres harus dari PKS," kata dia lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.