Minggu, 22 September 2019

Reaksi Wakapolri Bantah Temuan Masjid Terindikasi Radikalisme

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin menemui sejumlah awak media sebelum mengadakan jamuan makan siang bersama para atlet bulu tangkis di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin menemui sejumlah awak media sebelum mengadakan jamuan makan siang bersama para atlet bulu tangkis di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin membantah temuan yang menyatakan ada 41 masjid di kantor pemerintahan terindikasi sebagai tempat penyebaran radikalisme.

    "Saya sangat membantah kalau ada yang mengatakan masjid itu tempat radikal. Masjid itu benda, tempat suci, hati-hati, jangan sampai dilaknat oleh Allah," kata Syafruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018.

    Baca: Penelitian Sebut 41 Masjid Pemerintahan Terpapar Paham Radikal

    Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) sebelumnya mengeluarkan rilis bahwa sebanyak 41 masjid yang ada di kantor pemerintahan terindikasi sebagai tempat penyebaran paham radikalisme. Puluhan masjid ini berada di kementerian, lembaga negara, dan BUMN.

    "Dari hasil survei, menunjukkan angka yang mengejutkan. Dari 100 masjid, 41 masjid terindikasi paham radikal," ujar Agus Muhammad, selaku koordinator penelitian, di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahad, 8 Juli 2018.

    Indikator konten radikal ini dilihat dari tema khotbah Jumat yang disampaikan seperti ujaran kebencian, sikap negatif terhadap agama lain, sikap positif terhadap khilafah, dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan dan nonmuslim. Dari temuan ini, Agus mengatakan pihaknya kemudian membuat peringkatan dan dari 41 masjid, ada tujuh masjid yang level radikalnya paling rendah.

    Baca: Radikalisasi di Masjid Pemerintah, Pengawasan Diperketat

    Hal itu diukur dari pendapat khatib yang tidak setuju tindakan intoleran tapi memakluminya. Ada 17 masjid yang tingkat radikalnya pada level sedang yang diukur dari sikap setuju dengan tindakan intoleransi dan ide-ide khilafah atau pendirian negara Islam. Sedangkan, kategori tinggi artinya adanya provokasi untuk melakukan tindakan intoleran.

    Agus menjelaskan, penelitian ini dilakukan pada sejumlah masjid di kementerian sebanyak 35 masjid, di BUMN 37 masjid, dan di lembaga negara sebanyak 28 masjid. Penelitian dilakukan pada 29 September-21 Oktober 2017, dengan merekam secara audio dan video khotbah Jumat selama periode tersebut.

    Baca: Universitas Paramadina: Rilis Radikalisme Berdampak pada Kampus

    Menanggapi hasil survei soal radikalisme tersebut, Syafruddin mengimbau agar ke depannya ada konsep yang jelas apabila ingin melakukan penelitian. "Ya, makanya, kalau melakukan penelitian, buat konsep yang jelas. Kalau berbicara masjid, saya bantah itu," ujarnya.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.