Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cawapres Jokowi, Pengamat: Peluang Kandidat Non Partai Tinggi

image-gnews
SMRC menyatakan Joko Widodo mendapat skor paling tinggi dalam survei kriteria kualitas personal, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.
SMRC menyatakan Joko Widodo mendapat skor paling tinggi dalam survei kriteria kualitas personal, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.
Iklan

TEMPO.Pengamat politik Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan berpendapat calon presiden Joko Widodo akan lebih memilih calon wakil presiden atau cawapres dari kalangan non partai. "Kemungkinan cawapres Jokowi di luar orang partai lebih besar," kata Djayadi saat dihubungi, Selasa 10 Juli 2018.

Menurut Djayadi, kemungkinan itu untuk menghindari kecemburuan bagi partai koalisi jika Jokowi memilih cawapres dari partai. Saat ini Jokowi diusung lima partai koalisi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem dan PPP.

Baca:
Megawati: Cawapres Jokowi Diumumkan saat ...
Juru Bicara: Partai Koalisi Sepakat Anies ...

Jika Jokowi memilih Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang sudah membentuk gerakan Golkar Jokowi (Gojo), misalnya, akan menimbulkan kecemburuan terutama partai Islam seperti PPP dan PKB yang menyodorkan Muahaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres. Atau sebaliknya, Jokowi memilih ketua umum PPP Romahurmuziy atau Cak Imin hal ini juga akan memicu kecemburuan khususnya Golkar sebagai partai dengan suara terbesar dalam koalisi.

Djayadi menyebutkan kriteria lain yang menjadi pertimbangan Jokowi adalah kombinasi capres-cawapres antara nasionalis dan relegius. "Karena bagaimana pun, suara-suara dari kalangan keumatan dan santri sangat menentukan."

Menurut Djayadi cawapres dari non partai menjadi pilihan yang tepat bagi Jokowi untuk menjaga kesolidan partai koalisi. Agar tidak ada keinginan partai yang tidak terpenuhi. Maka, Jokowi harus memperhatikan aksebilitas cawapres dari non partai supaya diterima oleh partai pendukung. "Jika nanti cawapres Jokowi orang non partai, maka aksebilitasnya harus tinggi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Partai Demokrat: AHY Layak untuk Cawapres ...
PKS Soal Kalkulasi Tukar Posisi Cawapres ...

Joko Widodo mengaku telah mengantongi nama cawapres yang akan mendampinginya dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019. Setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Ahad malam, 8 Juli 2018.

Megawati mengatakan pengumuman nama cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 menunggu waktu yang tepat. “Pengumuman dilakukan pada momentum tepat, dan dalam cuaca yang cerah, secerah ketika matahari terbit dari timur. Jadi tunggu saja dan sabar."

Menurut Romahurmuziy, nama cawapres Jokowi yang sudah mengerucut itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. "Ada politisi, cendekiawan, purnawirawan TNI-Polri, kalangan teknokrat, dan profesional."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

10 jam lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

9 hari lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Cuit Percakapan Polisi dan Penjahat di Film India, Mahfud Md: Bukan untuk Menyindir

10 hari lalu

Ekspresi calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cuit Percakapan Polisi dan Penjahat di Film India, Mahfud Md: Bukan untuk Menyindir

"Bukan untuk menyindir siapa-siapa. Mungkin cerita film ini bisa menjadi semacam kuliah Ramadhan bagi kita," kata mahfud Md.


Anatomi Trump Siap Kembali Bertarung dengan Biden

17 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat selama pesta jaga malam pemilihan pendahuluan presiden New Hampshire, di Nashua, New Hampshire, AS, 23 Januari 2024. REUTERS/Mike Segar
Anatomi Trump Siap Kembali Bertarung dengan Biden

Donald Trump berharap untuk berpasangan dengan Gubernur Texas, Greg Abbott sebagai cawapres buat bertarung di Pimpres Amerika Serikat 2024.


Ditemui Komandan TKN Pemilih Muda, Gibran Bantah Bahas Politik dan Jabatan Menteri

28 hari lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 26 Februari 2024. Dia masih bungkam soal pembicaraan dalam pertemuan empat mata dengan capres Prabowo Subianto di Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ditemui Komandan TKN Pemilih Muda, Gibran Bantah Bahas Politik dan Jabatan Menteri

"Nggak. Itu mereka mengisi acara di UNS, mampir sini sebentar, tanda tangan buku," ujar Gibran.


Ganjar Sebut Insentif Mobil Hybrid Belum Perlu, tapi Mendukung

32 hari lalu

Ganjar Pranowo hadir di IIMS 2024. (TEMPO/ Erwan Hartawan)
Ganjar Sebut Insentif Mobil Hybrid Belum Perlu, tapi Mendukung

Ganjar Pranowo menilai insentif mobil hybrid lebih banyak dinikmati masyarakat yang mampu secara ekonomi.


Gugatan Rp 204 Triliun, Pengadilan Negeri Solo Kabulkan Eksepsi Gibran dan KPU

33 hari lalu

Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Bambang Aryanto memberikan penjelasan soal putusan sidang gugatan senilai Rp 204 triliun yang dilayangkan kepada Almas Tsaqibbirru, Gibran Rakabuming Raka, dan KPU RI di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 23 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gugatan Rp 204 Triliun, Pengadilan Negeri Solo Kabulkan Eksepsi Gibran dan KPU

Putusan yang mengabulkan eksepsi Gibran diketok melalui e-Court pada Kamis, 22 Februari 2024.


AHY Menteri Jokowi Setelah Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Apa Pangkat Militer Terakhirnya?

36 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti.
AHY Menteri Jokowi Setelah Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Apa Pangkat Militer Terakhirnya?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gagal jadi cawapres Anies Baswedan kini menjabat Menteri ATR/BPN kabinet Jokowi. Ini pangkat militer terakhirnya.


Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

36 hari lalu

Ekspresi Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. Majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil yang diajukan tim kuasa hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon terkait sengketa Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.


Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

36 hari lalu

Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi saat berbincang di sela sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?