Rizal Ramli Dukung Presidential Threshold 20 Persen Dicabut

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berdiri di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mendukung gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di pilpres 2019.

Menurut dia, aturan itu menghalangi kesempatan warga negara Indonesia maju di pilpres. "UUD 1945 telah tegas menyebut semua warga negara berhak menjadi presiden," kata dia di Tebet, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Baca: MK Minta Penggugat Presidential Threshold Perbaiki Gugatan

Rizal menuturkan batasan presidential threshold sebesar 20 persen membuat sistem pemilihan presiden tidak baik. Kebijakan tersebut melanggengkan praktik politik daging sapi. Praktik yang dimaksud adalah memberi jabatan kepada orang yang tidak kompeten hanya karena sosok tersebut memiliki uang.

Pasal 222 juga berpotensi membuat kebijakan presiden dan wakil presiden dipengaruhi kepentingan partai politik. Rizal mencontohkan adanya tradisi bagi-bagi kursi menteri untuk anggota partai politik yang mendukung seorang calon presiden atau wakil presiden.

Baca: Eks Ketua KPU Sampai Mantan KPK Gugat Presidential Threshold

Rizal mengatakan Indonesia seharusnya berkaca pada pemilihan umum di Prancis. Pemilu di sana didahului dengan pemilihan presiden sebelum pemilihan legislatif. Sistem tersebut disebutnya sebagai sistem presidensial yang benar.

Akhirnya di Prancis, Emmanual Macron yang kini menjadi perdana menteri dapat maju tanpa didukung partai besar. Ia membuat partai sendiri yang beranggotakan 200 ribu orang pengikutnya di media sosial, Facebook. Dengan peluang maju yang terbuka, Macron bisa bertarung dan menang.

Kondisinya, kata Rizal, berbeda dengan di Indonesia. Meski menganut presidensial, pemilihan legislatif digelar lebih dulu dari pemilihan presiden layaknya sistem parlementer.

Baca: Presidential Threshold Digugat, Airlangga: Mereka Satu Warna






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

8 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

16 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

13 hari lalu

Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

LHKP Muhammadiyah menyuarakan dukungan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau ambang batas presiden


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Surya Paloh Kritik Aturan Presidential Threshold, Ungkit Lagi Ide Konvensi Capres

25 Juli 2022

Surya Paloh Kritik Aturan Presidential Threshold, Ungkit Lagi Ide Konvensi Capres

Surya Paloh menilai aturan Presidential Threshold membuat peluang untuk mencalonkan diri sebagai presiden hanya dimiliki oleh kelompok elit tertentu.


Meski ada Pemekaran Daerah, Partai Nasdem Optimis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

25 Juli 2022

Meski ada Pemekaran Daerah, Partai Nasdem Optimis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Nasdem menyatakan optimis bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2024 karena pernah lolos verifikasi KPU dalam dua pemilu sebelumnya.


Uji Materi Presidential Threshold yang Diajukan PKS Mulai Disidangkan Besok

25 Juli 2022

Uji Materi Presidential Threshold yang Diajukan PKS Mulai Disidangkan Besok

Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan sidang perdana uji materi Presidential Threshold yang diajukan PKS pada Selasa besok.


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

9 Juli 2022

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.