Soal Pengesahan RKUHP, Ketua DPR: Terserah Pemerintah Saja

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo diwawancara usai sidang paripurna pengesahan RUU Antitetorisme di Gedung DPR, Jakarta, 25 Mei 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo mengatakan cepat atau lambatnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP tergantung pemerintah. "Terserah pemerintah saja, kalau pemerintah mau cepat bisa, kalau lambat boleh. Kami di DPR santai saja," ujarnya di Komplek DPR, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018. Soal

Sebelumnya, Bambang mengatakan RKUHP akan disahkan bertepatan dengan Hari Proklamasi, 17 Agustus 2018. Namun beberapa pihak memprotes pasal-pasal, terutama soal pasal korupsi.

Baca juga: Bahas RKUHP dengan Jokowi, KPK akan Sampaikan Hal Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal RKUHP. Lembaga anti-korupsi itu ngotot bertemu dengan Jokowi karena DPR serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ingin mengesahkan RKUHP tersebut pada 17 Agustus 2018.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, setelah mendengar penjelasan lembaganya, Jokowi menyampaikan bahwa RKUHP batal disahkan pada 17 Agustus. Menurut Agus, Presiden ingin agar RKUHP selesai jika sudah tidak ada protes lagi dari KPK. "Jadi yang tanggal 17 Agustus itu tidak. Nanti disusun mendapat masukan dari kami, kemudian sedapat mungkin masukan ditampung, kemudian tidak ada lagi keberatan dari KPK," kata Agus di Istana Bogor, Rabu, 4 Juli 2018.

Dalam pembahasan RKUHP, KPK menolak dimasukkannya delik korupsi ke dalam bab tentang tindak pidana khusus. Bukan hanya aturan soal korupsi, DPR dan Kementerian juga sepakat memasukan pidana khusus lain seperti terorisme dan narkoba ke dalam bab tersebut.

KPK khawatir jika korupsi masuk ke bab soal tindak pidana khusus di dalam RKUHP maka akan melemahkan lembaga tersebut. KPK ingin agar aturan soal korupsi tetap berada di luar KUHP dan diatur dengan undang-undang sendiri seperti yang sekarang sudah berjalan.

Dalam pertemuan tadi, kata Agus, pihaknya telah menyampaikan berbagai usulan kepada Jokowi terkait RKUHP ini. Salah satunya dengan mengeluarkan delik korupsi dari RKUHP. "Saya sampaikan mengenai risiko yang besar kemudian terlihat tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi," kata dia.

Baca juga: Menanti Nasib Delik Korupsi RKUHP di Pertemuan KPK dan Jokowi

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan jika delik pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme dikeluarkan dari RKUHP maka pembahasannya bisa cepat selesai. "Oleh karena itu tim pemerintah akan mempelajarinya lagi lebih intens," kata dia.

Adapun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan pemerintah tidak ada niat untuk melemahkan KPK lewat RKUHP. Menurut dia, hal ini hanya masalah perbedaan persepsi. "Apa yang dikritik oleh KPK selama ini sudah diakomodasi di dalam rumusan KUHP, tetapi masih ada keinginan KPK udah keluarkan aja (delik korupsi) mutlak-mutlak," katanya.

AHMAD FAIZ






Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

42 menit lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

1 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

1 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Wakil Ketua DPR Lodewijk Jajal Mobil Listrik Produksi Rakitan Anak Bangsa

3 jam lalu

Wakil Ketua DPR Lodewijk Jajal Mobil Listrik Produksi Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

4 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.