Mendes PDTT Kenalkan Bisnis Model Prukades ke Sejumlah Ekonom Asia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo menjadi pembicara Seminar International Conference Microeconomics of Competitiveness bertema

    Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo menjadi pembicara Seminar International Conference Microeconomics of Competitiveness bertema "Comparative Cluster Initiatives in Asia" di Kampus IPMI International Business School, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

    INFO NASIONAL – Meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, namun masih banyak masyarakat miskin di Indonesia. Hal itu salah satunya disebabkan masyarakat tidak bisa mengakses pasar. Melihat kenyataan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo memperkenalkan bisnis model Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian di kawasan persesaan.

    "Bisnis model Prukades ini membuat klaster ekonomi fokus maksimal pada tiga komoditas. Saya apresiasi seminar internasional ini untuk menciptakan opportunity dan mengatasi masalah-masalah ini dengan para pakar ekonomi," ujarnya saat menjadi honourable speaker dalam Seminar International Conference Microeconomics of Competitiveness (MOC) bertema “Comparative Cluster Initiatives in Asia” di hadapan para ekonom dari Thailand, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Korea, di IPMI International Business School Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

    Dia mengutarakan sebanyak 82,77 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Namun masalahnya adalah skala ekonomi kecil, akses pasar sangat terbatas, tidak terintegrasi vertikal, tidak tersedianya industri paska panen, dan minimnya permodalan dan keterlibatan swasta. "Rata-rata usaha kecil di perdesaan masih mengalami masalah distribusi, sehingga menyebabkan harga beli di petani masih rendah. Solusinya yaitu klasterisasi produk unggulan desa, menciptakan integrasi vertikal, dan pelibatan swasta untuk industri paska panen," tuturnya.

    Mendes PDTT Eko berharap produktivitas ekonomi perdesaan bisa ditingkatkan, pengelolaan lebih efisien, biaya produksi bisa , dan profit bisa maksimal untuk masyarakat desa.

    Dia mengutarakan ada beberapa konsep model bisnis pengembangan Prukades. Pertama customer segment, yaitu perusahaan komoditas pertanian, e-commerce, dan konsumen langsung. Kedua value proposition, yaitu bertemunya potensi antardesa dan pasar menciptakan nilai tambah desa. Ketiga channels, yaitu jaringan bisnis, jaringan program pempus dan pemda, jaringan LSM. Keempat customer relationship, yaitu konsultasi, WAG, dan website, penanganan masalah, pendampingan. Kelima revenue stream, yaitu peningkatan PAD, PDRB, pendapatan petani, Bumdes bersama, kemajuan desa. Keenam key resources, yaitu jaringan bisnis dan program, kekuasaan eksekusi pusat, daerah, usaha. Ketujuh key activities, yaitu MoU, PKB, pembentukan Bumdes bersama, perbup lokasi, SK PIC, pelatihan, persiapan,  produksi, pemasaran hasil. Kedelapan key partners, yaitu PIC Kemendesa PDTT, Bupati, PIC perusahaan, Bumdes bersama, petani. Kesembilan cost structure, yaitu komunikasi, rapat koordinasi, kajian lapangan, penyusunan dokumen, pendampingan.

    Pelaksanaan Forum Prukades ini setidaknya melibatkan langsung para stakeholder yang terkait dengan desa. Di antaranya 19 kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, pemerintah desa, dan dunia usaha.

    Mendes PDTT Eko juga menjelaskan beberapa contoh sukses bisnis model pengembangan Prukades di Kabupaten Pandeglang (komoditas jagung dan budidaya kerapu), pengembangan Prukades di lahan transmigrasi Melolo, Sumba Timur, dengan komoditas tebu, dan pengembangan Prukades di Kabupaten Tulang Bawang dengan komoditas udang.

    Beberapa negara memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang bagi Indonesia untuk menjadi pengekspor komoditi pertanian ke negara lain. Diharapkan, dengan program Prukades ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan petani khususnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.