Minggu, 22 September 2019

Jokowi Bakal Buka MTQ Internasional di Istana Negara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi tertawa ketika memberikan pertanyaan nama-nama suku di Indonesia kepada santri saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, 13 April 2017. Presiden juga menghadiri peletakaan batu pertama Auditorium Mbah Muqoyyim. ANTARA/Oky Lukmansyah

    Presiden Jokowi tertawa ketika memberikan pertanyaan nama-nama suku di Indonesia kepada santri saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, 13 April 2017. Presiden juga menghadiri peletakaan batu pertama Auditorium Mbah Muqoyyim. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka acara MTQ internasional ke-2, MTQ Nasional Antar-Pondok Pesantren ke-8, dan kongres ke-5 Jam'iyyatul Qurra wal Huffadz Nahdlatul Ulama (JQH NU).

    Baca: Dukung Jokowi, TGB : Bangun NTB Saja Dua Periode

    Ketua panitia acara, Saifullah Ma'shum, mengatakan kesediaan Jokowi membuka acara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah mensyiarkan Al-Quran.

    "Ini untuk pertama kalinya kongres para ulama ahli dan penghafal Quran di Nusantara dibuka Presiden," ujarnya seperti dilansir keterangan tertulis, Senin, 9 Juli 2018.

    Saifullah mengatakan acara tersebut dilaksanakan pada 11-15 Juli 2018 di Pondok Pesantren Ash Shidiqiyah, Karawang, Jawa Barat. Sesi pembukaan rencananya digelar di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengundang para ulama dan pakar Al-Quran serta perwakilan pengurus JQH NU dari berbagai wilayah.

    Saifullah menuturkan kongres ini menjadi momentum merevitalisasi diri. "Gairah masyarakat untuk berperilaku dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran saat ini tengah meningkat. Namun tak sedikit ditemukan kemudian, Al-Quran hanya menjadi legitimasi kelompok tertentu ketika berkaitan dengan kontak sosial, budaya, maupun politik," katanya.

    Baca: Jokowi dan Megawati Semakin Intens Bertemu

    Khusus untuk JQH, Saifullah berharap bisa merevitalisasi diri dan eksistensinya dengan dukungan Jokowi. "Agar benar-benar membumi dan dirasakan umat," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.