Tinjau Citarum, Iriawan Ingatkan Pengusaha Jangan Main-Main Soal Limbah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan saat meninjau salah satu pabrik di sekitar DAS Citarum di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 6 Juni 2018. (dok Pemprov Jabar)

    Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan saat meninjau salah satu pabrik di sekitar DAS Citarum di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 6 Juni 2018. (dok Pemprov Jabar)

    INFO JABAR-- Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan meminta seluruh industri di sekitar aliran Sungai Citarum untuk mengolah limbah industri melalui Ipal yang memadai atau sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab jika limbah itu langsung dibuang ke sungai justru akan merusak ekosistem sungai.

    "Saya minta pabrik-pabrik ini betul-betul bisa mengikuti aturan yang ada, dimana harus melakukan pengolahan limbah yang benar. Jangan main-main lagi!" ujar Iriawan saat meninjau salah satu pabrik di sekitar DAS Citarum di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jumat, 6 Juni 2018.

    Diduga pabrik tekstil ini membuang limbahnya langsung ke Sungai Citarum tanpa terlebih dahulu diolah melalui Ipal yang memadai. "Kelihatannya begitu (membuang limbah ke Citarum). Makanya ditutup (mesin pengolah limbah) oleh teman-teman dari Dansektor," ujar Iriawan.

    Ia juga melihat  langsung proses Ipal di pabrik tersebut. Limbah yang dihasilkan berupa cairan B-3 yang berwarna hitam pekat dengan suhu tinggi dan berbau. "Saya sudah melihat sendiri penampungan limbah, pasti tidak akan bisa menampung dengan besarnya pabrik seperti ini," katanya.

    Iriawan menegaskan bahwa dirinya akan maksimal terhadap penanganan limbah karena korban sudah banyak. Mulai dari korban lingkungan, korban manusia, dan lain sebagainya. “Kita tidak bisa membiarkan ini. Ke depan harus kita tegakkan hokum secara maksimal agar berubah," ujarnya,

    Beberapa waktu lalu, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung bersama Dansektor telah menutup 11 mesin produksi di pabrik tersebut. Kepala DLH Kabupaten Bandung Asep Kusuma mengatakan, Ipal yang ada pabrik ini memang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Saat ini segelnya masih belum dibuka," ujarnya usai mendampingi Iriawan meninjau pabrik tersebut.

    Menurut Asep, industri sejak awal sudah diberikan haknya untuk berusaha. Oleh karena itu, industri juga diminta menunaikan kewajiban perusahaan, salah satu diantaranya membuat Ipal yang sesuai standar ketentuan industri. Terlebih lagi pabrik ini melakukan penambahan kapasitas produksi, sehingga ada beban limbah yang berlebih.

    “Ketika hak diterima, kewajiban tidak dilaksanakan ada sanksi yang diberikan. Salah satunya menghentikan sumber pencemarnya. Diantaranya dengan menyegel (mesin produksi),” kata Asep.

    Sebelumnya, Iriawan meminta kajian kepada KPK mengenai bisa dikenakannya pasal korupsi bagi para pencemar lingkungan, khususnya yang ada di sekitar DAS Citarum. “Hal itu untuk membuat efek jera bagi industri pencemar lingkungan di Citarum,” tuturnya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.