Jika RKUHP Disahkan, MA Akan Kesampingkan UU Lama

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, di Mahkamah Agung, Jakarta, 8 September 2017. Tempo/Arkhelaus W

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung akan mengesampingkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jika delik tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini rancangannya (RKUHP) tengah dibahas.

"UU yang baru akan mengesampingkan yang lama, itu prinsipnya. Kalau nanti sudah ada UU yang baru, sepanjang sudah diatur, pasti (UU lama) dinyatakan tidak berlaku," kata Abdullah di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.

Baca: KPK Sebut Jokowi Setuju RKUHP Batal Disahkan 17 Agustus

Ketentuan ini mengacu pada asas hukum lex posterior derogat legi priori atau mengutamakan aturan baru. Abdullah mengatakan para hakim MA akan mengacu pada KUHP yang direvisi dan mengesampingkan pasal terkait dalam Undang-undang lain.
Namun Abdullah masih mempertanyakan apakah KUHP akan mengakomodir delik tindak pidana korupsi secara mendetail. "Ya kalau memang sudah terakomodir, kalau belum terakomodir ya tidak bisa," kata dia.

Abdullah mencontohkan ada ancaman hukuman yang lebih berat di rancangan KUHP ketimbang ancaman hukuman yang ada di UU Tipikor. Namun ada pula yang ancaman hukumannya lebih rendah. "Ini masalahnya bagaimana, mengikuti yang baru atau yang lama? UU Tipikor mau berubah atau tidak? Sepanjang sudah diatur di KUHP tentunya yang lain harus tunduk pada yang baru. Prinsipnya sudah jelas," ujarnya.

Baca: Temui Aliansi Masyarakat, Moeldoko Diskusi Soal Kontroversi RKUHP

Terlepas dari itu, kata Abdullah, saat ini MA masih menunggu selesainya pembahasan RKUHP oleh DPR dan pemerintah. Sebagai pengguna Undang-undang, kata Abdullah, Mahkamah tidak berwenang memberikan pandangan hukum ihwal ketentuan mana yang lebih baik diterapkan. "MA ini kan user, hanya menjalankan saja. Apa yang diputuskan DPR dan pemerintah menjadi UU ya itu yang akan jadi pedoman MA," kata dia.

Pembahasan RKUHP masih menyisakan sejumlah polemik, salah satunya ihwal delik tipikor. Rabu, 4 Juli lalu, Presiden Jokowi akhirnya bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Bogor. Pertemuan itu berlangsung setelah KPK beberapa kali menyurati Presiden dan meminta agar pasal tipikor tak dimasukkan dalam RKUHP itu.

Baca: ICW Nilai Pasal RKUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Lembaga antirasuah itu berkali-kali menyerukan agar delik tipikor sepenuhnya di UU khusus. Sebab, dimuatnya delik tersebut di KUHP dinilai akan melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam pemberantasan korupsi. Dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan akan mengakomodir permintaan KPK dan tak akan buru-buru mengejar tenggat pengesahan RKUHP.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko Ginting menyampaikan, permasalahan yang ada di RKUHP sebenarnya tak hanya soal delik korupsi. Menurut Miko, persoalan RKUHP merentang dari konsistensi metode kodifikasi, adanya duplikasi pengaturan, proporsionalitas kriminalisasi, hingga tak jelas dan tak tepatnya pengaturan. "Tidak boleh berhenti pada persoalan delik korupsi saja. Pemerintah dan DPR juga perlu melakukan uji implikasi RKUHP," kata Miko melalui keterangan tertulis pada Kamis, 5 Juli 2018.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

1 hari lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

1 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

2 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

Partai GERB milik mantan Perdana Menteri Boyko Borissov maju dalam pemilu hari Minggu kemarin. GERB diprediksi menang tipis


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

3 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

3 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

4 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

4 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

4 hari lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.