Bupati Rita Widyasari Berdebar Hadapi Sidang Vonis

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari sebelum menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

    Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari sebelum menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku berdebar-debar menjelang sidang pembacaan vonisnya. Dia berharap majelis hakim memvonisnya dengan hukuman yang ringan.

    "Berdebar saya, tapi mudah-mudahan dihukum seadil-adilnya dan serendah-rendanya," kata Rita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum sidang, Jumat, 6 Juli 2018.

    Baca: Pengacara: Ada Pihak yang Cuci Tangan di Kasus Rita Widyasari

    Rita bakal menjalani sidang pembacaan vonis dalam perkara suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Rita yang memakai blazer biru dan celana panjang putih, mengaku berusaha tenang jalani sidang vonis. "Ya berdoa saja berusaha tenang," kata dia.

    Jaksa sebelumnya menuntut Rita dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut hak politik Rita dicabut selama 5 tahun setelah menjalani hukuman.

    Menurut jaksa, Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari bos PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun atau Abun terkait pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Selain itu, jaksa menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 248 miliar terkait pemberian izin proyek-proyek di Kutai.

    Baca: Rita Widyasari Keberatan Dituntut 15 Tahun Penjara

    Jaksa mengatakan dalam pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Rita dianggap tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Jaksa juga menganggap Rita memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak terus terang mengakui perbuatannya. Sementara, dalam pertimbangan yang meringankan, jaksa menganggap Rita telah berlaku sopan selama persidangan.

    Dalam pleidoinya, Rita membantah semua yang didakwakan jaksa KPK. Rita mengaku sangat sedih dengan tuntutan jaksa. Dia sempat menangis saat membaca nota pembelaan tersebut. Sementara, dalam nota pembelaan pengacara Rita, kliennya dianggap tidak terbukti melakukan penerimaan gratifikasi dan suap dari pemilik PT Sawit Golden Prima, Abun. Pengacara juga menolak tuntutan jaksa mencabut hak politik kliennya.

    Baca: Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Rita Widyasari Dicabut

    KPK menetapkan Rita bersama Abun dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka sejak 26 September 2017. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin dan Abun.

    Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan KPK. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rita Widyasari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.