Kasus BLBI, Yusril Ihza Sebut Draf SKL Dibuat Sekretaris Kabinet

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Yusril Ihza Mahendra meninggalkan ruang sidang usai menjadi saksi ahli pada sidang pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani di Bandung, Jawa Barat, 12 September 2017. Yusril berpendapat Buni Yani tidak bisa dipidanakan karena tidak ditemukan unsur pidana yang didakwakan kepadanya. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra, membantah membuat draf Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang melandasi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti yang disebut mantan Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie. Dia mengatakan, sebagai Menteri Kehakiman, dia tak berwenang membuat draf Inpres tersebut.

"Menteri Kehakiman seumur-umur belum pernah men-draf instruksi Presiden," kata Yusril saat skors sidang perkara korupsi penerbitan SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Baca juga: Kasus BLBI, Yusril Ihza Mahendra Bantah Terlibat Penerbitan SKL

Sebelumnya, saat bersaksi dalam sidang yang sama, Kwik Kian Gie mengatakan Yusril membuat draf Inpres yang diteken Presiden Megawati pada 30 Desember 2002. Kwik mengatakan Yusril membikin itu atas perintah Megawati seusai rapat kabinet terbatas pada 2002 di Istana Negara. Rapat tersebut menyetujui penerbitan Inpres yang kelak menjadi kado bagi konglomerat untuk bebas dari jerat hukum penyelewengan dana BLBI.

Yusril mengakui bahwa dia ada di pertemuan tersebut bersama dengan sejumlah menteri era Presiden Megawati. Menurut Kwik, menteri yang hadir adalah Menteri Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi, dan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo.

Yusril Ihza mengatakan draf Inpres tersebut dibuat Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo. "Setelah dicek aslinya, ternyata di situ ada salinan tertanda oleh Deputi Sekretaris Kabinet Lambok Bahartan. Jadi jelas itu dari Sekretariat Kabinet, tidak mungkin dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM," kata Yusril.

Baca juga: Sidang Kasus BLBI, KPK: Saksi Semakin Perkuat Dakwaan Jaksa

Dalam perkara BLBI, KPK mendakwa Syafruddin selaku eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bersama Dorodjatun merugikan negara sebanyak Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Dia juga didakwa memperkaya pemilik BDNI Sjamsul Nursalim lewat penerbitan SKL itu.






Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

44 hari lalu

Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

Jokowi mengklaim telah memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.


Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

51 hari lalu

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan pendapatnya tentang kasus pemubunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Ini profilnya.


Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

26 Juli 2022

Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu melakukan lelang ulang tanah Kaharudin Ongko yang terdapat di Kabupaten Bandung


Aset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya

22 April 2022

Aset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya

Purnama T Sianturi menjelaskan cara masyarakat membeli aset barang sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Sita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI

23 Maret 2022

Sita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI

Satgas BLBI mengatakan selaku Obligor Bank Arya Panduarta, Kaharudin Ongko juga masih memiliki kewajiban sebesar Rp359 miliar


Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu

18 Maret 2022

Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu

Kemenkeu melakukan penguasaan fisik terhadap aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut


Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024

28 Februari 2022

Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024

Usulan Pemilu 2024 diundur ini disuarakan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Dianggap asal bunyi tanpa dasar konstitusi.


Yusril Ihza Ingatkan Penundaan Pemilu 2024 Bisa Picu Meluasnya Konflik Politik

25 Februari 2022

Yusril Ihza Ingatkan Penundaan Pemilu 2024 Bisa Picu Meluasnya Konflik Politik

Yusril mengungkapkan konsekuensi yang muncul bila Pemilu 2024 ditunda. Dari sisi ketatanegaraan maupun politik.


Suharso Monoarfa dan Yusril Ihza Mahendra Bertemu Bahas Pemilu 2024

21 Januari 2022

Suharso Monoarfa dan Yusril Ihza Mahendra Bertemu Bahas Pemilu 2024

Suharso Monoarfa dan Yusril Ihza disebut berupaya membentuk poros partai Islam moderat.


Aset Tommy Soeharto Dilelang Satgas BLBI, Apa Itu BLBI?

18 Desember 2021

Aset Tommy Soeharto Dilelang Satgas BLBI, Apa Itu BLBI?

Aset pengusaha Tommy Soeharto segera dilelang Satgas BLBI. Apa itu BLBI?