Minggu, 22 September 2019

Di Hadapan Bawaslu, Zulkifli Hasan Sebut Dirinya Calon Presiden

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertemu Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai calon presiden di hadapan komisioner Badan Pengawas Pemilu. Ini terjadi saat Zulkifli sedang membacakan poin keempat dari pakta integritas terkait pemilihan umum 2019.

    "Tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRD, serta calon presiden dan calon wakil presiden. Gimana minta, wong capresnya yang lagi ngomong nih," kata Zulkifli di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

    Baca: Soal Capres, Anies Baswedan: Jangan Salat Sebelum Azan Mulai

    Pernyataan Zulkifli pun ditanggapi dengan tepuk tangan dari sejumlah kader PAN yang hadir. Zulkifli kemudian melanjutkan pembacaan pakta integritas yang berisi 8 poin. Pakta integritas tersebut dibuat oleh Bawaslu agar partai politik menerapkannya dalam proses pencalonan legislatif.

    Poin-poin dalam pakta integritas itu, di antaranya (1) memegang teguh Pancasila dan UUD 1945; (2) memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempertahankan NKRI; (3) menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2019 demokratis, jujur, adil, dan bermartabat; (4) tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRD, serta calon presiden dan calon wakil presiden.

    (5) Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden yang terlibat tindak pidana korupsi, obat terlarang, terorisme, dan kejahatan seksual; (6) tidak melakukan praktek politik uang; (7) tidak melakukan suap, memanfaatkan atau mempengaruhi penyelenggara; dan (8)tidak melakukan black campaign. 

    Zulkifli mengatakan telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas tersebut. Namun, dia turut menekan sejumlah hal yang terkandung pada poin-poin tersebut. Misalnya poin kelima. Zulkifli meminta Bawaslu tegas menolak caleg yang pernah menjadi napi korupsi.

    Baca: JK - Anies Semobil ke PP Muhammadiyah, Zulkifli Hasan: Kan Bagus

    "PAN mendukung tidak boleh pidana korupsi jadi anggota DPR. Tapi jangan sampai nanti ada yang boleh ada yang tidak, repot. Nanti yang besar-besar melobi bisa, yang satu engga. Jadi harus tegas," katanya.

    Poin ketujuh, Zulkifli menilai sebagai hal yang penting. Ia menyatakan tidak ada keraguan dengan Bawaslu dan KPU. Tapi, ia mengkhawatirkan penyelenggara pemilu yang berada di daerah.

    "Kalau yang jauh-jauh itu lho yang kabupaten. Ada satu kabupaten menang pilkada 100 persen. Saya bilang lawan itu masa enggak ada saksi. Berarti nyoblos saja. Itu mesti diberesin. Kalau pusat, intelektual, saya kira percaya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.