Jusuf Kalla dan Menteri Desa Hadiri Rembuk Desa di Lombok Tengah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Jusuf Kalla, Mendes PDTT, Menteri Kesehatan dan rombongan mengadiri rembuk desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

    Wapres Jusuf Kalla, Mendes PDTT, Menteri Kesehatan dan rombongan mengadiri rembuk desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

    INFO NASIONALMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018. 

    Rombongan yang disambut Gubernur  Nusa Tenggara Barat TGB Zainul Majdi tersebut langsung meninjau penanganan kekerdilan atau stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa Dakung menjadi satu dari 10 desa di Lombok Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting. Tak hanya meninjau, Jusuf Kalla dan rombongan turut serta dalam kegiatan rembuk desa pencegahan stunting

    Jusuf Kalla mengatakan program rembuk desa pencegahan stunting merupakan program untuk masa depan, yakni masa depan generasi muda di Indonesia. 

    "Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil, tapi otaknya juga kerdil. Jadi tidak maksimal nantinya," ujarnya. 

    Jusuf Kalla menyampaikan apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang terjadi 20-30 tahun lalu. Saat ini, menurut dia, perlu diperbaiki cara dan sistemnya agar berjalan lebih baik serta meningkatkan kualitas anak-anak.

    "Di sini, Rp 1 miliar setahun dulu, jadi perbaiki jalan dan untuk kualitas anak-anak," katanya. 

    Jusuf Kalla menilai keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting. "Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil, kita akan datang dua-tiga tahun lagi," ucapnya.

    Menteri Eko menuturkan program dana desa memiliki dampak positif bagi kemajuan desa. "Dana desa kan (kita) lihat sendiri, walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, tapi sekarang improvement-nya besar sekali," ujarnya.

    Ia menjelaskan, hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertam menjadi lebih dari 98 persen. "Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada," tutur Eko. 

    Terkait dengan implementasi di lapangan, Menteri Eko meminta semua pihak tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam pengelolaan dana desa. "Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan lapor ke Satgas," katanya, menambahkan.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.