Jokowi Minta Para Bupati Hati-hati Kelola Anggaran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Polhukam Wiranto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerima pimpinan KPK Agus Rahardjo (kanan), Basaria Panjaitan (kedua kanan), dan Alexander Marwata di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Polhukam Wiranto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerima pimpinan KPK Agus Rahardjo (kanan), Basaria Panjaitan (kedua kanan), dan Alexander Marwata di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor. Selain membahas sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah, Jokowi berpesan agar para kepala daerah jangan korupsi, apalagi sampai terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Baca: Kumpulkan Bupati, Jokowi Ingin Program Pusat dan Daerah Sinergi

    Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan Jokowi mengingatkan para bupati berhati-hati mengelola anggaran. "Presiden sampaikan hati-hati, terutama soal dana, anggaran, dan gratifikasi," katanya setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

    Tatu bercerita seorang bupati juga menghadapi dilema terkait dengan pengelolaan anggaran. Menurut dia, di tingkat kabupaten yang masyarakatnya banyak dari golongan tidak mampu, apa pun masalah yang dihadapi, warga akan mengadu langsung ke bupatinya.

    Ia mencontohkan warga yang tidak punya uang untuk biaya sekolah anaknya suka mendatangi bupati untuk minta bantuan. Menurut dia, hal ini membuat bupati harus segera menolongnya.

    Baca: Demokrat Tak Kaget dengan Manuver TGB Zainul Majdi Dukung Jokowi

    "Kan enggak semua bisa di-backup APBD kami. Secara tidak langsung, secara pribadi kami harus beri bantuan ke mereka," tutur Tatu.

    Ia berujar hal ini telah disampaikan langsung kepada Jokowi saat pertemuan tadi. Jokowi, kata dia, belum memberikan solusi, tapi baru menampung aspirasi para bupati.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.