Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Zulkifli Hasan dan Anies Bahas Penyegelan Pulau Hasil Reklamasi

image-gnews
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertemu Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta.
Iklan

INFO NASIONAL - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan atau Zulhasan meneruskan pertemuannya dengan para tokoh yang namanya muncul dalam bursa pemilihan presiden 2019. Setelah mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Zulkifli, Kamis, 5 Juli 2018,

Anies tiba di ruang kerja Zulkifli, Gedung Nusantara III lantai 9 Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan mengenakan kemeja batik cokelat kehitaman dipadu celana  kain hitam, Anies langsung bertemu Zulkifli yang sudah menantinya beberapa saat. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup selama 20 menit.

"Kami membahas beberapa persoalan yang menyangkut Jakarta dengan Pak Anies. Kalau ada pertanyaan seputar pilpres, biar Pak Anies sendiri yang langsung menjawab," kata Zulkifli sembari meninggalkan kerumunan wartawan yang sudah mengerumuni Anies Baswedan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada wartawan, Anies pun mengiyakan pernyataan Ketua MPR. Keduanya memang banyak membahas seputar persoalan Jakarta, terutama soal penyegelan terhadap pulau hasil reklamasi. "Intinya pemprov akan menghentikan reklamasi. Penyegelan terhadap pulau yang sudah dibentuk akan diteruskan. Kami sedang mengumpulkan seluruh hasil penelitian. Kalau sudah lengkap, pasti akan segera dilaporkan," katanya.

Dia menolak memberikan jawaban saat para wartawan mengajukan pertanyaan pembicaraan politik apa saja yang dibahas bersama Zulkifli. "Tentu  ada pembicaraan politik yang tadi disampaikan Pak Zul, tapi masak saya harus ceritakan. Intinya sebelum azan, masak sudah salat. Biarlah saya mengerjakan pekerjaan saya membangun Jakarta. Masalah pilpres, itu tanahnya para ketua-ketua partai," ucap Anies Baswedan. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.