TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menolak wacana dari Partai Demokrat untuk memasangkannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pemilihan presiden alias pilpres 2019. "Enggak. Dia (JK) sudah tolak. Dia enggak mau. Sudah kasih tahu ke Demokrat dia sudah tidak bisa (maju pilpres) lagi," kata Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.
Sofjan mengatakan bahwa JK sudah memutuskan untuk pensiun dan hanya akan membantu Presiden Joko Widodo dalam pemilihan selanjutnya. "Pasti bantu Pak Jokowi. Jadi apapun dia (JK) enggak peduli," katanya.
Baca: NasDem Melihat Ada Sinyal dari Jokowi Soal Kedekatan JK dengan Anies.
Wacana JK-AHY dimunculkan Partai Demokrat sebagai koalisi alternatif di pilpres 2019. Usulan itu berasal dari suara bawah partai. Dalam pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan itu, Demokrat belum memang memutuskan arah dukungannya. Namun partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kerap memunculkan wacana poros ketiga.
Petinggi Partai Demokrat juga mulai mensosialisaikan duet Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2019. Salah satunya dilakukan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari.
Imelda di akun Facebook dan status Whatsapp-nya memasang gambar kartun yang menyandingkan wajah Jusuf Kalla dan AHY. "JK - AHY will coming soon," tulisnya, Ahad, 1 Juli 2018.
Simak juga: JK-AHY Coming Soon, JK: Kayak Film Saja
JK pun angkat bicara. Menurut dia, kalimat 'JK-AHY coming soon' seperti pengumuman jadwal tayang film. "Kayak film aja," katanya sambil tertawa saat ditemui Tempo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.
JK saat itu menuturkan belum ada pembicaraan antara dia dan Partai Demokrat soal pemilihan presiden 2019 dan kans ia berpasangan dengan AHY. Selain itu, kata Kalla, jika Partai Demokrat serius ingin menggaetnya maka masih harus mengatasi aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Raihan suara Partai Demokrat yang hanya 10 persen, menurut Kalla, perlu mengajak dua partai lain bergabung.