Minggu, 22 September 2019

Kapolri Ingin Moratorium Kombes, DPR: Polisi Juga Ingin Karir

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Auditorium PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Auditorium PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nasir Djamil, mendukung rencana Kepala Kepolisian atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ingin memberlakukan moratorium kenaikan jabatan ke pangkat komisaris besar (kombes). "Secara kuantitas, jumlah kombes ini sudah banyak sekali. Sementara posisinya terbatas," kata Nasir saat dihubungi, Rabu, 4 Juli 2018.

    Menurut Nasir, jumlah Kombes akhir-akhir ini bertambah karena selama ini jenjang kepangkatan lebih cepat. Masalahnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan setelah para polisi ini naik menjadi kombes, Markas Besar Polri kekurangan posisi.

    Baca: Kompolnas Sebut Keputusan Tito untuk Moratorium Kombes Sudah Terlambat

    Namun, Nasir mengingatkan Markas Besar Polri soal psikologis para polisi yang saat ini masih berpangkat Ajun Komisaris Besar, satu tingkat jabatan di bawah Kombes. "Karena mereka juga ingin karir," kata Nasir. Ia mengingatkan jangan sampai moratorium ini menimbulkan ketidakpuasan di tubuh Polri.

    Nasir menyarankan agar Polri berbicara dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik untuk mempertimbangkan hadirnya kembali kepala kepolisian wilayah atau kapolwil. "Sekarang kapolda tidak sanggup mengendalikan seluruh kapolres. Misalnya Aceh ada 22 kapolres," ujar Nasir.

    Simak: Kompolnas Sebut Tiga Penyebab Jabatan Kombes Menumpuk

    Menurut dia, kapolwil akan membina dan mengawasi kapolres di wilayah mereka. Kapolwil ini berpangkat kombes. "Saya harap agar Polri menghidupkan kembali satker kapolwil itu. Sehingga bisa mengatasi banyaknya Kombes yang dalam tanda kutip tidak ada job," kata Nasir.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito menyebut pejabat berpangkat kombes sudah mulai meledak akibat dampak rekrutmen anggota kepolisian pada 1984 ke atas. "Sebelum 1984, jumlah rekrutmen tidak besar. Malah pada 1982 jumlah anggota yang direkrut hanya 48 orang," kata Tito.

    Tito menuturkan, pada 1984 polisi merekrut 130 orang dan puncaknya terbanyak pada 1988 yang merekrut 200 orang lebih. Sejak saat itu, Tito mengatakan Mabes Polri selalu merekrut di atas 200 orang.

    Menurut Kapolri Tito, telah terjadi penyumbatan di pangkat kombes sehingga harus direm atau akan terjadi penumpukan di pangkat melati tiga. Jumlah anggota berpangkat kombes kini sekitar 1.300-1.400 orang. Dari jumlah itu, yang sudah ikut sekolah untuk naik brigadir jenderal ada 400-500 orang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.