TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengkritik pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan pemerintah sudah berhasil dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. "Saya berbeda pendapat dengan Pak Jusuf Kalla, cuma beliau sudah pergi. Mudah-mudahan nanti sampai ke beliau," kata Amien Rais di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.
Menurut Amien Rais, Jokowinomics masih belum berhasil. Jokowinomics ialah konsep ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditopang tiga pilar, yaitu pemerataan berkeadilan, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan afirmatif, serta infrastruktur. "Kalau saya katakan gagal, masih ada 8 bulan lagi sampai bed rest (istirahat). Siapa tahu kemudian ada keajaiban," ujar dia.
Baca:
Hari Ini, Koalisi Umat Madani Bertemu Amien Rais Bahas Pilpres
Gerindra Tutup Peluang Usung Amien Rais Jadi ...
Menurut Amien Rais, ekonomi Indonesia saat ini sudah tidak lagi berdaulat. Sebab, tanggungan utang luar negeri sudah semakin parah. Apalagi, kata Amien Rais, pemerintah saat ini memprioritaskan negara Cina secara berlebihan. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih banyak dikuasai negeri tirai bambu itu.
"Ketiga, penyerobotan lapangan kerja oleh tenaga asing, terutama malah dari Cina.” Ada pula fenomena negara di atas negara. Proyek Meikarta disebutnya tidak ada isinya. “Isinya sedikit, tetapi merancang sekian puluh ribu hektare seolah-olah sudah finish, tidak berani melawan."
Jika dibiarkan, kata Amien, bangsa Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli dan penonton. Karena itu, ia menilai ucapan JK yang menyebut persoalan ekonomi sudah beres, tidak tepat. Menurut Amien, kini kehidupan sulit. “Jadi supaya agak balance, kalau Pak Jokowi mengatakan baik-baik itu mungkin seperti orang kelihatan gagah. Saya lihat belakangnya ternyata bopeng-bopeng."
Baca:
Kata Rudiantara Soal Hilangnya Foto Amien ...
Amien Rais akan Terima Hasil Pilpres 2019 ...
Selain itu, Amien Rais melihat bahwa pangkal masalah bangsa ini adalah beberapa pimpinan yang menerapkan demokrasi diskriminatif. Salah satunya diskriminasi hukum. "Bahkan dengan firm saya mengatakan, KPK saja merupakan lembaga obstruction of justice, yang OTT (operasi tangkap tangan) Rp100 juta dikejar."
Amien Rais mengatakan diskriminasi juga terjadi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ia menyebutkan salah satu contohnya adalah pengusaha Prayogo Pangestu dengan hak pengusahaan hutan seluas 5,5 juta hektare di Kalimantan atau setara dengan luas wilayah Swiss. "Itu dibiarkan. Tapi pemerintah dibagi-bagi, kelihatannya ini smokes and mirror. Asap dan cermin.” Asapnya bagus terus, sedangka cerminnya sudah retak-retak.