Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Barat 2017 Melampaui Target

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjabat (Pj) Gubernur Jabar H. Mochamad Iriawan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 di kantor DPRD Jabar, Selasa, 3 Juli 2018.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jabar H. Mochamad Iriawan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 di kantor DPRD Jabar, Selasa, 3 Juli 2018.

    INFO JABAR - Realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga 31 Desember 2017 menyentuh angka Rp 32,16 triliun. Ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu Rp 31,37 triliun atau 102,53 persen.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 di kantor DPRD Jawa Barat, Selasa, 3 Juli 2018.

    Di hadapan semua anggota Dewan, Iriawan memaparkan pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp 18,08 triliun lebih atau 105,61 persen dari anggaran yang ditetapkan, Rp 17,72 triliun.

    "PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, semua rata-rata pencapaiannya meningkat dari yang kita tetapkan," tuturnya.

    Dalam rapat Dewan perdananya ini, Iriawan juga menuturkan sumber lain dari pendapatan daerah 2017, yaitu dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai Rp 13,98 triliun. Dana tersebut didapat dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, juga dana alokasi khusus. Kemudian pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 101,38 miliar.

    Iriawan juga melaporkan pertanggungjawaban belanja daerah 2017, yang realisasinya mencapai Rp 32,79 triliun atau 95,07 persen dari alokasi anggaran, yakni Rp 34,49 triliun. Ia mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Barat merupakan salah satu kewajiban konstitusional selaku kepala daerah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD. "Laporan keuangan ini telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.

    Dari hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan dalam rapat paripurna istimewa tentang Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 28 Mei 2018, pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

    "Keberhasilan WTP tujuh kali berturut-turut ini harus kita syukuri karena merupakan satu indikator bahwa pengelolaan keuangan kita telah dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel," ucapnya.

    Laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRD itu disajikan secara lengkap, rinci, akuntabel, juga transparan. Iriawan meminta komitmen kuat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, serta semua komponen masyarakat agar terus menghadirkan APBD yang lebih berpihak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Mudah-mudahan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mewujudkan Jabar sebagai provinsi termaju di Indonesia," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.