BNPT Dikritik soal Pemakaian Kata Radikalisme oleh Sekjen PBB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius (tengah) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) dan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Bambang Sunarwibowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius (tengah) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) dan Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri Bambang Sunarwibowo (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan definisi radikalisme yang mengarah ke paham terorisme adalah radikalisme yang mengarah perspektif negatif.

    "Jadi ada koreksi kepada BNPT saat menghadiri pertemuan di PBB, New York, untuk hati-hati dalam menggunakan kata radikalisme," ujar Alius saat ditemui di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa 3 Juli 2018.

    Baca: BNPT dan Kejaksaan Agung Perkuat Kerja Sama Pencegahan Terorisme

    Alius mengatakan, koreksi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres yang menyatakan terminologi radikalisme dipakai oleh dunia global, dan penafsiran dari kata tersebut ada yang mengandung perspektif positif.

    Atas masukan dari PPB tersebut, BNPT membuat beberapa indikator radikalisme yang berspektif negatif. Sehingga, Alius melanjutkan, ada kehati-hatian dalam menempatkan kata radikal. "Harus ada kehati-hatian dalam menggunakan kata radikalisme," ujarnya

    Alius menyebutkan, definisi radikal terorisme yang BNPT maksud adalah paham yang sudah mengarah kepada intoleransi, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti Pancasila dan paham yang mengandung takfiri (mengkafirkan orang).

    Baca: Di Konferensi PBB, BNPT Singgung Revisi RUU Terorisme

    Menurut Alius, untuk mensosialisasikan hal tersebut, dia juga telah menyampaikan terminologi radikal itu dalam forum rektor beberapa waktu lalu. Dia juga mengimbau media massa agar lebih jeli dalam menempatkan kata radikal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.