Tanggapi Amnesty International Soal Papua, Polri: Yang Fair Dong

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberikan keterangan pers mengenai penyergapan teroris. di Mabes Polri, Jakarta, 13 Mei 2018. Selain menggeledah rumah terduga teroris di Tambun, Tim Densus 88 menembak empat terduga teroris anggota JAD di Terminal Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/Hafidz Mubarak

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberikan keterangan pers mengenai penyergapan teroris. di Mabes Polri, Jakarta, 13 Mei 2018. Selain menggeledah rumah terduga teroris di Tambun, Tim Densus 88 menembak empat terduga teroris anggota JAD di Terminal Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/Hafidz Mubarak

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menanggapi pernyataan dari Amnesty International yang menyatakan bahwa aparat keamanan seperti polisi dan TNI telah membunuh 95 orang di Papua di luar hukum selama kurun waktu 2010-2018 tanpa akuntabilitas.

    "Yang pertama saya minta rekan-rekan melihat ini case per case dan kembali, kami memiliki tugas berdasarkan hukum dan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin, 2 Juli 2018.

    Baca juga: Amnesty Internasional Sebut 2017 Adalah Tahun Politik Kebencian

    Menurut Setyo, sudah tugas polisi untuk melindungi masyarakat sehingga ketika ada sesuatu yang mengancam terjadi, harus segera bertindak. "Kalaupun itu sampai dengan tindakan tegas terukur, dilindungi Undang-Undang," kata dia.

    Setyo pun balik menuding Amnesty Internasional. Ia mempertanyakan mengapa kasus yang membuat anggota TNI dan polisi tewas tidak ikut dihitung. "Amnesty hanya menilai berpihak kepada warga Papua atau anggota polisi yang warga Papua atau gimana? Yang fair dong," ucap dia.

    Amnesty Internasional, kata Setyo, seharusnya ikut menghitung personel keamanan yang gugur. "Apakah juga itu tidak melanggar HAM?" kata dia.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan 69 kasus pembunuhan di Papua yang dilakukan di luar hukum tersebut, tidak ada satupun kasus yang diungkap dalam investigasi kriminal. "Selain itu beberapa diantaranya juga tidak dilakukan pemeriksaan internal," kata Usman dalam konferensi pers, hari ini.

    Baca juga: Seorang Polisi yang Hilang di Papua Ditemukan Tewas

    Menurut data Amnesty International, dalam 25 kasus tidak ada investigasi sama sekali. Bahkan, tidak ada pemeriksaan internal pula. Sedangkan, 26 kasus polisi atau TNI mengaku bahwa mereka telah melakukan investigasi internal. Namun, hasil investigasi tersebut tidak dipublikasikan.

    Ke-95 korban tersebut, 56 korban dibunuh dengan konteks non kemerdekaan dan 39 sisanya terkait kegiatan pro-kemerdekaan yang damai seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.