Tanggapi Amnesty International Soal Papua, Polri: Yang Fair Dong

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberikan keterangan pers mengenai penyergapan teroris. di Mabes Polri, Jakarta, 13 Mei 2018. Selain menggeledah rumah terduga teroris di Tambun, Tim Densus 88 menembak empat terduga teroris anggota JAD di Terminal Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/Hafidz Mubarak

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menanggapi pernyataan dari Amnesty International yang menyatakan bahwa aparat keamanan seperti polisi dan TNI telah membunuh 95 orang di Papua di luar hukum selama kurun waktu 2010-2018 tanpa akuntabilitas.

"Yang pertama saya minta rekan-rekan melihat ini case per case dan kembali, kami memiliki tugas berdasarkan hukum dan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin, 2 Juli 2018.

Baca juga: Amnesty Internasional Sebut 2017 Adalah Tahun Politik Kebencian

Menurut Setyo, sudah tugas polisi untuk melindungi masyarakat sehingga ketika ada sesuatu yang mengancam terjadi, harus segera bertindak. "Kalaupun itu sampai dengan tindakan tegas terukur, dilindungi Undang-Undang," kata dia.

Setyo pun balik menuding Amnesty Internasional. Ia mempertanyakan mengapa kasus yang membuat anggota TNI dan polisi tewas tidak ikut dihitung. "Amnesty hanya menilai berpihak kepada warga Papua atau anggota polisi yang warga Papua atau gimana? Yang fair dong," ucap dia.

Amnesty Internasional, kata Setyo, seharusnya ikut menghitung personel keamanan yang gugur. "Apakah juga itu tidak melanggar HAM?" kata dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan 69 kasus pembunuhan di Papua yang dilakukan di luar hukum tersebut, tidak ada satupun kasus yang diungkap dalam investigasi kriminal. "Selain itu beberapa diantaranya juga tidak dilakukan pemeriksaan internal," kata Usman dalam konferensi pers, hari ini.

Baca juga: Seorang Polisi yang Hilang di Papua Ditemukan Tewas

Menurut data Amnesty International, dalam 25 kasus tidak ada investigasi sama sekali. Bahkan, tidak ada pemeriksaan internal pula. Sedangkan, 26 kasus polisi atau TNI mengaku bahwa mereka telah melakukan investigasi internal. Namun, hasil investigasi tersebut tidak dipublikasikan.

Ke-95 korban tersebut, 56 korban dibunuh dengan konteks non kemerdekaan dan 39 sisanya terkait kegiatan pro-kemerdekaan yang damai seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

3 jam lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

11 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

13 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

1 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

1 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok