Selasa, 17 September 2019

Airlangga : Tanpa PKPU, Caleg Kami Sudah Punya Pakta Integritas

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (<i>quick count</i>) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. Partai Golkar mengklaim target perolehan suara 56 persen dalam pilkada serentak 2018 telah tercapai. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (quick count) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. Partai Golkar mengklaim target perolehan suara 56 persen dalam pilkada serentak 2018 telah tercapai. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan seluruh keputusan soal peraturan larangan calon legislator eks narapidana koruptor di pemilihan legislatif (pileg) 2019, kepada komisi pemilihan umum (KPU) dan lembaga terkait yang berwenang. Yang jelas, ujar Airlangga, partainya sudah menyiapkan pakta integritas bagi caleg Golkar yang akan maju di pileg 2019.

    "Kami sudah punya tagline 'bersih', artinya mengutamakan integritas. Ada pakta integritas juga yang telah kami tetapkan," ujar Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat pada Senin, 2 Juli 2018.

    Baca: Soal PKPU Caleg Koruptor, Refly Harun: KPU Hilangkan Hak Warga

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, partainya siap mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pileg 2019.

    "Dari sisi aspek sosiologis politik, kami mendukung keputusan itu. Karena itu akan mendorong lahirnya calon-calon anggota legislatif yang memiliki kualitas kualifikasi yang baik di mata masyarakat," ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di lokasi yang sama.

    Larangan caleg eks narapidana koruptor termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dipublikasikan dalam situs resmi KPU. "Larangan ini memberikan ketenangan bagi masyarakat memilih para calon anggota legislatif yang berkualitas," ujar Dedi Mulyadi.

    Baca: PKS Dukung PKPU Larangan Bekas Napi Korupsi Jadi Caleg

    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya berkukuh menetapkan peraturan ini karena sudah melalui serangkaian proses uji publik dan konsultasi bersama DPR dan pemerintah. "Maka KPU melakukan publikasi penetapan yang sudah dilakukan oleh KPU," kata Arief di kantornya di Jakarta, Ahad, 1 Juli 2018.

    PKPU yang berisi larangan mantan koruptor menjadi calon legislator itu menuai polemik sejak KPU mewacanakannya. Sejumlah pihak, terutama anggota DPR, menolak. Bahkan, Badan Pengawas Pemilu juga ikut mempersoalkannya. Alasannya, pelarangan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.