Kata Panitia Soal Aksi #2019GantiPresiden di Depan Gerai Markobar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq

    Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Aksi massa untuk deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Solo pada Ahad, 1 Juli 2018, ramai dibicarakan netizen. Sebab, foto-foto aksi yang tersebar memperlihatkan aksi di Lapangan Kottabarat itu tepat berada di gerai Markobar milik putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming.

    Foto massa yang berada di depan Markobar itu menjadi ramai di media sosial. Bahkan akun @markobar1996 juga mengunggah foto tersebut. "Tadi ada yang pagi-pagi udah antri Markobar," cuit akun tersebut.

    Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden, Relawan Jokowi: Jangan Dilawan

    Salah satu panitia penyelenggara, Endro Sudarsono, membantah pihaknya sengaja menggelar aksi dan gerak jalan di depan Markobar. "Lokasi itu sudah belasan atau bahkan puluhan tahun menjadi titik kumpul aksi," katanya, Senin, 2 Juli 2018.

    Biasanya, aksi-aksi serupa di Kottabarat dilanjutkan dengan acara long march hingga ke perempatan Gladak. "Kalau kemarin kami memutar, start dan finis di Lapangan Kottabarat," kata Endro.

    Baca juga: Soal Lagu #2019GantiPresiden, Pramono Anung: Itu Lucu-lucuan Saja

    Dia mengaku justru baru menyadari keberadaan gerai itu setelah deklarasi gerakan #2019GantiPresiden itu ramai di media sosial. "Setahu saya Markobar dulunya hanya warung kaki lima dan buka malam hari saja."

    Endro juga tidak mempermasalahkan unggahan yang beredar di media sosial, termasuk yang diunggah di akun @markobar1996. "Malah bisa jadi ajang promosi kan, berarti aksi kemarin membawa manfaat," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.