TEMPO.CO, Jakarta - PDI Perjuangan mengatakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Lampung berjalan dengan sangat memprihatinkan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Ideologi Idham Samawi kondisi ini dipicu praktek politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan menyebar di tengah masyarakat.
"Hal ini mengindikasikan munculnya kekuatan kapital yang membunuh demokrasi dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung demi kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan Lampung," kata Idham dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Senin 2 Juli 2018.
Baca juga: Quick Count Sebut PDIP Kalah di 11 Pilkada, Ini Daftarnya
Lebih lanjut, Idham juga mengatakan bahwa dari PDI Perjuangan sendiri telah melaporkan pelanggaran politik uang sebanyak 16 kasus. "Belum yang lain," ujar dia.
Pernyataan yang sama dilontarkan anggota DPR RI asal Lampung Endro Suswantoro. Menurut dia beberapa daerah di Lampung melaporkan adanya praktek politik uang dalam Pilkada yang baru digelar.
Beberapa daerah yang disebutkan adalah Pekon Kresnomulyo di Kabupaten Pringsewu, Desa Cimanuk di Kabupaten Pesawaran, Pekon Sinar Betung, dan Pekon Singosari di Kabupaten Tanggamus. "Berdasarkan laporan masyarakat, di daerah-daerah tersebut terdapat ratusan amplop yang masing-masing berisi Rp 50 ribu," kata Endro.
Baca juga: Pilkada 2018, Indo Barometer: PPP Ungguli PKB pada Pilgub di Jawa
Endro juga mengatakan bahwa meskipun penyelenggara pemilu telah mengetahui pelanggaran ini, namun tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. "Ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenangpun ikut membiarkan rusaknya moral, harga diri, dan martabat rakyat," kata Endro.
Dalam Pilkada Lampung, pasangan calon gubernur yang diusung PDIP Herman HN - Sutono kalah dari pasangan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim.
RYAN DWIKY ANGGRIAWAN
