Kata Refly Harun Soal PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Refly Harun dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Komplek Parlemen, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sama-sama salah soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks narapidana kasus korupsi atau napi korupsi mengikuti pemilihan legislatif dalam Pemilihan Umum 2019.

Menurut Refly, peraturan di bawah undang-undang semacam PKPU ini aturannya memang belum ajeg, karena ada yang diundangkan, ada yang tidak.
"Mungkin KPU ingin mengikuti prosedur, tapi Kemenkumham menahan itu. Ini menurut saya dua-duanya salah," ujar Refly saat dihubungi Tempo pada Senin, 2 Juli 2018.

Baca juga: KPU Resmi Melarang Eks Napi Korupsi Jadi Calon Legislatif

Pertama ujar Refly, KPU salah karena memaksakan materi yang bukan kewenangannya. Sementara Kemenkumham salah memasuki wilayah materi. "Itu materinya menjadi wilayah KPU, tapi bukan kewenangan dia," ujar Refly.

Menurut Refly, KPU memasuki wilayah yang terlalu dalam. Sebab, tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu bukan menentukan siapa pasangan calon yang akan terpilih. "KPU kan bukan lembaga aspiratif, melainkan lembaga administratif," ujar Refly.

Kalaupun KPU didukung rakyat, ujar dia, bukan berarti mengambil yang bukan kewenangannya dan merusak sistem yang ada. "Kalau kita mau yang benar, KPU harus merevisi peraturan tersebut, kemudian oleh Menkumham harus cepat diundangkan," ujar Refly.

Larangan caleg eks napi korupsi itu termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dipublikasikan dalam situs resmi KPU.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya berkukuh menetapkan peraturan ini karena sudah melalui serangkaian proses uji publik dan
konsultasi bersama DPR dan pemerintah. "Maka KPU melakukan publikasi penetapan yang sudah dilakukan oleh KPU" kata Arief di kantornya di Jakarta, Ahad, 1 Juli 2018.

Baca juga: KPU Tolak Saran Kemenkumham soal Larangan Caleg Eks Napi Korupsi

PKPU yang berisi larangan mantan napi korupsi menjadi calon legislator itu menuai polemik sejak mulai diwacanakan oleh KPU. Menkumham Yasonna Laoly pun tegas menolak untuk meneken PKPU tersebut.

Direktur Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Eka Tjahjana berharap KPU tidak mengeras, mempublikasikan PKPU tanpa diundangkan Kemenkumham. "Nantinya itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih rumit bagi KPU dalam implementasi," ujar Refly






Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

13 jam lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

1 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

1 hari lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

3 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

3 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

5 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

7 hari lalu

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.


PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

9 hari lalu

PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

Yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

12 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

12 hari lalu

Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

Sebanyak 23 napi koroptor mendapatkan bebas bersyarat. Disebut ada peran UU Pemasyarakatan hingga dibatalkannya PP pengetatan remisi koruptor.