Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri Tito Sesalkan Insiden Penembakan di Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) sedang berjalan menuju helikopter usai meninjau rest area di kilometer 573 jalan tol ruas Ngawi - Solo, Ahad, 10 Juni 2018. TEMPO/Nofika Dian Nugroho
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) sedang berjalan menuju helikopter usai meninjau rest area di kilometer 573 jalan tol ruas Ngawi - Solo, Ahad, 10 Juni 2018. TEMPO/Nofika Dian Nugroho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyayangkan serangkaian insiden yang terjadi di Papua menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Meski sempat membuat Pilkada di Nduga, Papua tertunda, Tito mengaku lega dengan akhirnya Pilkada yang terlaksana dengan baik.

Polri, kata Tito, melakukan upaya penambahan pasukan sesaat setelah terjadi penyerangan di Nduga. "Maka kami sudah lakukan untuk menambah pasukan, dan karena jalur udara agak sulit, kami gunakan jalur laut," kata Tito di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 2 Juli 2018.

Baca juga: Seorang Polisi yang Hilang di Papua Ditemukan Tewas

Usai dilakukan penambahan personel, kata Tito, pilkada di Nduga berhasil diselenggarakan pada 29 Juni 2018. Pelaksanaan Pilkada tersebut dilapisi pengamanan tambahan dari Polri. "Alhamdulililah semua proses pilkada di Nduga sudah selesai 100 persen," kata dia.

Tito sendiri sudah berkunjung ke Papua bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto pada 1 Juli 2018 guna memantau perkembangan situasi di Papua. Ia memastikan, proses demokrasi di Papua harus berjalan, dan Polri bersama TNI siap mengamankan.

Sebelumnya, rangkaian penyerangan di sekitar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 ini disebut sengaja dilakukan untuk menunjukkan eksistensi kelompok bersenjata tersebut. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, kelompok tersebut sengaja melakukan aksi untuk mengacaukan pelaksanaan Pilkada di Papua.

"Artinya mereka memanfaatkan momen ini untuk mengganggu dan menunjukan eksistensi mereka. Semua tahu orang sibuk dengan pilkada, maka mereka melakukan kegiatan agar mereka dikenal dan eksis," ujar Setyo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, aparat gabungan TNI-Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut. Jumlah personel keamanan juga terus ditambah.

Baca juga: KPU Belum Bisa Pastikan Pilkada Susulan di Papua

Sebelum Pilkada, kelompok bersenjata melakukan penembakan terhadap pesawat Trigana Air di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada 25 Juni 2018. Pesawat tersebut mengangkut logistik Pilkada dan 15 personel Brimob Polri.

Dalam peristiwa tersebut, kelompok tersebut menembaki warga di sekitar Bandara Kenyam dan menewaskan tiga warga sipil serta satu anak terluka. Aksi tersebut telah mengakibatkan ditundanya pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Nduga.

Sebelumnya, penembakan dikabarkan kembali terjadi di sekitar Bandara Nduga, Papua, Rabu 27 Juni 2018. Kelompok bersenjata melakukan penembakan tak terarah. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Masih di hari yang sama, kelompok bersenjata menembaki warga dan aparat di Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya. Satu anggota Polri dan kepala distrik yang membawa surat suara tewas ditembak. Satu lainnya masih dalam pencarian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

9 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

10 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

15 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

16 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

18 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.