TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung melihat peluang bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden terbuka lebar.
"Secara perundang-undangan yang tidak boleh kan nyawapres. Kalau mau nyapres, peluang terbuka lebar," ujar Akbar Tandjung saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Ahad, 1 Juni 2018.
Baca: Fadli Zon Sebut Jusuf Kalla Bisa Jadi King Maker di Pilpres 2019
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menolak permohonan uji materi Pasal 169 Huruf n dan Pasal 227 Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal masa jabatan wapres. Putusan MK tersebut membuat JK tak bisa mencalonkan diri kembali sebagai wakil presiden untuk ketiga kalinya.
Menurut Akbar, secara kapasitas JK tentu mumpuni karena sudah pernah dua kali menjabat sebagai wakil presiden. Dari segi peraturan perundang-undangan pun memperbolehkan. Hanya, kata Akbar, JK harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan mantan atasannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sama dengan saat beliau berhadapan dengan SBY dulu, sebelumnya jadi wakil SBY. Ya tinggal bagaimana rakyat memilih," ujarnya.
Baca: Pertemuan JK-SBY Dinilai untuk Meredam Tensi Politik
Wacana pencapresan Jusuf Kalla berpasangan dengan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belakangan mencuat. Gagasan itu belakangan ini kerap diungkapkan oleh sejumlah politikus Partai Demokrat. Hal itu makin menguat seusai pertemuan JK dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini.
Namun, sejumlah pihak menilai JK akan kesulitan mengejar figur Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang lebih populer sebagai calon presiden. Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.
Menurut pria yang akrab disapa Romi itu, popularitas JK sebagai kandidat capres, bahkan tak lebih tinggi daripada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. "Saya kira beliau realistis, tapi kami menghormati kalau beliau memutuskan," ujar Romi di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.
Romi mengatakan wacana poros ketiga juga terhambat adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Syarat itu mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilihan umum sebelumnya.
