Ketua DPR Prihatin Tabrakan 2 Speedboat Pengangkut TKI di Sebatik

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Soesatyo. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Bambang Soesatyo. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan rasa prihatin dan duka cita atas peristiwa tabrakan dua speedboat di sekitar perairan Sei Nyamuk, Sebatik, Kalimantan Utara. Dua speedboat  membawa tenaga kerja indonesia (TKI) secara ilegal pada 29 Juni 2018 malam.

    Satu speedboat berangkat dari Tawau menuju Indonesia, sedangkan speedboat lain yang berangkat dari Sebatik menuju Tawau. Lima orang meninggal dunia dan 12 lainnya luka-luka dalam peristiwa tersebut.

    Baca: Jokowi Minta Perlindungan TKI di Malaysia Ditingkatkan

    "Saya turut berduka cita atas meninggalnya lima orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Kenapa harus melalui jalur ilegal yang membahayakan nyawa dan tidak ada jaminan serta perlindungan? Padahal untuk bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dan berbagai fasilitas," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Juni 2018

    Pemerintah, kata Bambang, harus segera merealisasikan pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Sei Pancang, Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan beroperasinya PLBN ini diharapkan dapat menghindari lalu lintas tenaga kerja ilegal yang masuk maupun keluar dari Sebatik, khususnya yang menuju dan dari Tawau, Malaysia.

    Simak: Bertemu Mahathir Mohamad, Jokowi Singgung MoU Perlindungan TKI

    "Akibat tidak adanya PLBN, banyak yang berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara ilegal menggunakan speedboat melalui jalur perairan Sebatik dan Tawau. Tidak sedikit yang bahkan menjadi korban kecelakaan laut dalam perjalanan tersebut," ucapnya.

    PLBN tidak hanya untuk mengontrol keluar dan masuknya orang-orang dari dan keluar Indonesia, tetapi PLBN juga akan berdampak kepada kegiatan perekonomian dan peningkatakan kesejahteraan warga.

    Lihat: Dua TKI Lolos dari Hukuman Mati Tiba di Kampung Halaman

    "Melalui PLBN, mobilitas penduduk maupun barang antar negara dapat terkontrol. Sehingga dapat mewujudkan konektivitas dan aksesbilitas yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan," katanya .

    Menurutnya DPR selalu siap membantu pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal menjalankan fungsi anggaran memastikan dan menyiapkan dana membangun PLBN. "Tinggal political will dari pemerintah dalam menentukan skala prioritas mana yang didahulukan dalam pembangunan," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.