Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin, 25 Juni 2018. KPU Provinsi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten/kota. ANTARA

    Sejumlah petugas mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin, 25 Juni 2018. KPU Provinsi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten/kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan penyebab server KPU sering down. Arief menjelaskan, hal tersebut memang terpaksa dilakukan KPU sebagai upaya menghadapi serangan dari luar.

    "Kami harus membuka tutup website, karena kami menghadapi serangan tiap menit," ujar Arief di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 30 Juni 2018.

    Baca: KPU Pastikan Peretasan IT KPU Tak Pengaruhi Penghitungan Suara

    Arief menjelaskan, hal itu dilakukan karena tim informasi dan teknologi (IT) KPU harus bolak-balik membersihkan server, baru kemudian membuka kembali. "Jadi jangan diartikan kami tidak transparan. Serangan datang tiap menit," katanya.

    Selain ada serangan terhadap server KPU, sebelumnya Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui ada upaya peretasan yang dilakukan hacker terhadap akun Telegram dan WhatsApp programmer dan tim IT KPU. Namun Pramono memastikan tindakan hacker tersebut tak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara resmi (real count) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

    "Enggak akan ada pengaruhnya sama real count. Sebab, hasil resmi itu direkapitulasi secara manual," ujar Pramono di kantornya pada Kamis sore, 28 Juni 2018.

    Baca: Situs KPU Tumbang Beberapa Hari Setelah Teror dan Upaya Peretasan

    Kepada Tempo, salah satu programmer KPU, Harry Sufehmi, mengaku diteror nomor asing sejak Rabu malam, 27 Juni 2018. Berdasarkan screenshot telepon yang dikirimkan Harry kepada Tempo, ada belasan nomor dengan kode luar negeri yang meneror dia dan rekan-rekan programmer serta IT KPU sejak Rabu malam. "Kami dapat miscall sampai ratusan kali per jam. Sampai panas sekali dan harus saya matikan," ucap Harry, Kamis.

    Harry bertugas meng-handle sistem IT untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019. Hal yang dialami Harry juga terjadi pada programmer dan ahli IT Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) yang menangani sistem IT pilkada 2018.

    Tak hanya itu, kata Harry, orang tak dikenal tersebut juga berusaha meng-hack akun WhatsApp dan Telegram miliknya. Salah satu server yang diduga berasal dari Singapura bahkan sempat membobol Telegram milik Harry sebelum akhirnya diputuskan. "Kami mensinyalir ada upaya mengganggu dan memutuskan komunikasi," tutur Harry.

    Baca: Usai Pilkada, Akun Telegram Programmer dan Ahli IT KPU Diretas

    Harry mengatakan pihaknya saat ini sedang dalam proses membuat laporan terkait dengan kasus itu ke Markas Besar Kepolisian RI. Menurut dia, penyelidikannya akan sangat sulit dilakukan. "Sebab, proses hacking-nya dilakukan via luar negeri yang melibatkan server di Singapura, Amerika, dan negara lainnya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.