Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

Reporter

image-gnews
Sejumlah petugas mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin, 25 Juni 2018. KPU Provinsi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten/kota. ANTARA
Sejumlah petugas mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin, 25 Juni 2018. KPU Provinsi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten/kota. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan penyebab server KPU sering down. Arief menjelaskan, hal tersebut memang terpaksa dilakukan KPU sebagai upaya menghadapi serangan dari luar.

"Kami harus membuka tutup website, karena kami menghadapi serangan tiap menit," ujar Arief di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 30 Juni 2018.

Baca: KPU Pastikan Peretasan IT KPU Tak Pengaruhi Penghitungan Suara

Arief menjelaskan, hal itu dilakukan karena tim informasi dan teknologi (IT) KPU harus bolak-balik membersihkan server, baru kemudian membuka kembali. "Jadi jangan diartikan kami tidak transparan. Serangan datang tiap menit," katanya.

Selain ada serangan terhadap server KPU, sebelumnya Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui ada upaya peretasan yang dilakukan hacker terhadap akun Telegram dan WhatsApp programmer dan tim IT KPU. Namun Pramono memastikan tindakan hacker tersebut tak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara resmi (real count) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

"Enggak akan ada pengaruhnya sama real count. Sebab, hasil resmi itu direkapitulasi secara manual," ujar Pramono di kantornya pada Kamis sore, 28 Juni 2018.

Baca: Situs KPU Tumbang Beberapa Hari Setelah Teror dan Upaya Peretasan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada Tempo, salah satu programmer KPU, Harry Sufehmi, mengaku diteror nomor asing sejak Rabu malam, 27 Juni 2018. Berdasarkan screenshot telepon yang dikirimkan Harry kepada Tempo, ada belasan nomor dengan kode luar negeri yang meneror dia dan rekan-rekan programmer serta IT KPU sejak Rabu malam. "Kami dapat miscall sampai ratusan kali per jam. Sampai panas sekali dan harus saya matikan," ucap Harry, Kamis.

Harry bertugas meng-handle sistem IT untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019. Hal yang dialami Harry juga terjadi pada programmer dan ahli IT Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) yang menangani sistem IT pilkada 2018.

Tak hanya itu, kata Harry, orang tak dikenal tersebut juga berusaha meng-hack akun WhatsApp dan Telegram miliknya. Salah satu server yang diduga berasal dari Singapura bahkan sempat membobol Telegram milik Harry sebelum akhirnya diputuskan. "Kami mensinyalir ada upaya mengganggu dan memutuskan komunikasi," tutur Harry.

Baca: Usai Pilkada, Akun Telegram Programmer dan Ahli IT KPU Diretas

Harry mengatakan pihaknya saat ini sedang dalam proses membuat laporan terkait dengan kasus itu ke Markas Besar Kepolisian RI. Menurut dia, penyelidikannya akan sangat sulit dilakukan. "Sebab, proses hacking-nya dilakukan via luar negeri yang melibatkan server di Singapura, Amerika, dan negara lainnya," ujarnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

1 hari lalu

Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 20 November 2020. KPU Sulut mendistribusikan logistik pilkada Sulut dengan memprioritaskan keperluan logisitik untuk tiga kabupaten/kota di wilayah kepulauan pada tahap pertama serta 12 Kabupaten/Kota di wilayah darat pada tahap kedua, dan ditergetkan rampung pada 21 November 2020. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono
Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

Jumlah anggaran KPU dari masa ke masa sejak Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024. Berapa kali lipat kenaikannya?


Kirab Pemilu 2024, KPU Karanganyar: Sosialisasi ke Pemilih Pemula hingga Wisatawan

1 hari lalu

Mobil yang membawa 18 bendera parpol peserta Pemilu 2024 tiba di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu, 26 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kirab Pemilu 2024, KPU Karanganyar: Sosialisasi ke Pemilih Pemula hingga Wisatawan

Kirab Pemilu 2024 tiba di Kabupaten Karanganyar pada Selasa sore, 26 September 2023. Kedatangan kirab yang mengestafetkan bendera 18 parpol itu sebelumnya datang dari Kota Semarang.


Menanti Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024

2 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Menanti Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024

MK belum memutus perkara gugatan batas usia capres-cawapres. Padahal, masa pendaftaran pasangan calon di KPU tinggal beberapa minggu lagi.


Polresta Solo Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024, Wartawan Sempat Digigit Anjing Polisi

3 hari lalu

Massa melakukan aksi protes terkait Pemilu 2024 di depan Kantor KPU. Aksi itu merupakan salah satu adegan dari Simulasi Sispamkota yang digelar jajaran Polresta Solo di Stadion Manahan Solo, Senin, 25 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Polresta Solo Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024, Wartawan Sempat Digigit Anjing Polisi

Seekor anjing K-9 milik Polresta Solo menggigit seorang jurnalis yang sedang meliput simulasi pengamanan Pemilu 2024.


Urus SKCK Persyaratan Capres, Anies Baswedan Dibonceng Motor

3 hari lalu

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sedang mengurus keperluan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di loket kepolisian di kantor Baintelkam Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 25 September 2023. SKCK merupakan persyaratan dokumen dari KPU untuk bakal calon presiden dan wakil presiden. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Urus SKCK Persyaratan Capres, Anies Baswedan Dibonceng Motor

Anies Baswedan baru mengurus SKCK ke Baintelkam Polri pada hari ini. Pendampingnya, Muhaimin Iskandar, sudah lebih dulu.


Soal Revisi PKPU 10/2023, Puan Maharani Dukung 30 Persen Keterwakilan Perempuan

3 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 25 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Soal Revisi PKPU 10/2023, Puan Maharani Dukung 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Puan Maharani buka suara soal polemik revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang minimal 30 persen kuota minimal caleg perempuan.


DKPP Sebut Pernah Surati KPU soal Revisi Peraturan Kuota Minimal Caleg Perempuan

4 hari lalu

Ketua DKPP Heddy Lugito saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
DKPP Sebut Pernah Surati KPU soal Revisi Peraturan Kuota Minimal Caleg Perempuan

DKPP mengaku pernah mengirim surat kepada KPU soal revisi Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang kuota caleg perempuan


KPU DKI: 2,6 Persen Bacaleg Wajib Mundur dari Pekerjaan

4 hari lalu

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
KPU DKI: 2,6 Persen Bacaleg Wajib Mundur dari Pekerjaan

KPU DKI menyebutkan terdapat 2,6 persen bacaleg yang harus mundur dari pekerjaan sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap atau DCT.


DKPP Periksa Bukti-Bukti Dugaan Pelanggaran Etik KPU soal Kuota Caleg Perempuan

5 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Anggota KPU Idham Holik (kiri) berbincang saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis'
DKPP Periksa Bukti-Bukti Dugaan Pelanggaran Etik KPU soal Kuota Caleg Perempuan

DKPP masih memeriksa bukti soal dugaan pelanggaran etik dari seluruh anggota KPU.


INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

5 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

INFID menyatakan parpol tidak memiliki sikap tegas dalam polemik aturan soal kuota minimal 30 persen caleg perempuan.