Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

Reporter

Sejumlah petugas mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin, 25 Juni 2018. KPU Provinsi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten/kota. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan penyebab server KPU sering down. Arief menjelaskan, hal tersebut memang terpaksa dilakukan KPU sebagai upaya menghadapi serangan dari luar.

"Kami harus membuka tutup website, karena kami menghadapi serangan tiap menit," ujar Arief di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 30 Juni 2018.

Baca: KPU Pastikan Peretasan IT KPU Tak Pengaruhi Penghitungan Suara

Arief menjelaskan, hal itu dilakukan karena tim informasi dan teknologi (IT) KPU harus bolak-balik membersihkan server, baru kemudian membuka kembali. "Jadi jangan diartikan kami tidak transparan. Serangan datang tiap menit," katanya.

Selain ada serangan terhadap server KPU, sebelumnya Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui ada upaya peretasan yang dilakukan hacker terhadap akun Telegram dan WhatsApp programmer dan tim IT KPU. Namun Pramono memastikan tindakan hacker tersebut tak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara resmi (real count) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

"Enggak akan ada pengaruhnya sama real count. Sebab, hasil resmi itu direkapitulasi secara manual," ujar Pramono di kantornya pada Kamis sore, 28 Juni 2018.

Baca: Situs KPU Tumbang Beberapa Hari Setelah Teror dan Upaya Peretasan

Kepada Tempo, salah satu programmer KPU, Harry Sufehmi, mengaku diteror nomor asing sejak Rabu malam, 27 Juni 2018. Berdasarkan screenshot telepon yang dikirimkan Harry kepada Tempo, ada belasan nomor dengan kode luar negeri yang meneror dia dan rekan-rekan programmer serta IT KPU sejak Rabu malam. "Kami dapat miscall sampai ratusan kali per jam. Sampai panas sekali dan harus saya matikan," ucap Harry, Kamis.

Harry bertugas meng-handle sistem IT untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019. Hal yang dialami Harry juga terjadi pada programmer dan ahli IT Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) yang menangani sistem IT pilkada 2018.

Tak hanya itu, kata Harry, orang tak dikenal tersebut juga berusaha meng-hack akun WhatsApp dan Telegram miliknya. Salah satu server yang diduga berasal dari Singapura bahkan sempat membobol Telegram milik Harry sebelum akhirnya diputuskan. "Kami mensinyalir ada upaya mengganggu dan memutuskan komunikasi," tutur Harry.

Baca: Usai Pilkada, Akun Telegram Programmer dan Ahli IT KPU Diretas

Harry mengatakan pihaknya saat ini sedang dalam proses membuat laporan terkait dengan kasus itu ke Markas Besar Kepolisian RI. Menurut dia, penyelidikannya akan sangat sulit dilakukan. "Sebab, proses hacking-nya dilakukan via luar negeri yang melibatkan server di Singapura, Amerika, dan negara lainnya," ujarnya.






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

12 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

17 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

17 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

18 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

20 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

21 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

21 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

22 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

22 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.