Ahmad Muzani Bersyukur Pilkada 2018 Berlangsung Damai dan Lancar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Di sela kesibukannya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima tamu dalam acara halalbihalal di rumah dinas, Kemang, Jakarta, 30 Juni 2018.

    Di sela kesibukannya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima tamu dalam acara halalbihalal di rumah dinas, Kemang, Jakarta, 30 Juni 2018.

    INFO NASIONAL - Di sela kesibukannya menerima tamu dalam acara halalbihalal di rumah dinas, Kemang, Jakarta, 30 Juni 2018, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan halalbihalal merupakan kegiatan yang menjadi tradisi bangsa Indonesia setelah umat Islam menjalankan puasa sebulan penuh. "Kegiatan ini merupakan tradisi Indonesia asli. Umat Islam merayakan setelah menjalankan puasa di bulan Ramadan,” ujarnya.

    Lebih lanjut dikatakan, halalbihalal merupakan bentuk rasa syukur. "Dalam acara ini kita bermaaf-maafan dan bersilaturahmi," ucapnya.

    Dia mengatakan, halalbihalal merupakan bagian untuk mempererat persatuan dan kekeluargaan. "Mempererat persatuan di antara anak bangsa. Dengan acara ini kita harapkan persatuan tambah kokoh," katanya.

    Sebab, sebagai acara yang mampu mempersatukan perbedaan maka Ahmad Muzani menyebut acara ini tepat dilakukan. Apalagi selepas pilkada di mana di antara masyarakat ada yang berbeda pilihan. "Dalam pilkada mungkin pilihan kita berbeda, namun kita tak boleh lelah dalam membina persatuan," ucapnya.

    Ahmad Muzani bersyukur, di tengah hiruk pikuknya Pilkada Serentak 2018, pilkada bisa berjalan lancar, baik, dan damai. "Ini bagian dari proses pendewasaan berdemokrasi. Wajib disyukuri, pilkada lancar dan damai sebagai bentuk harmoni demokrasi," katanya.

    Hadir dalam acara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, anggota MPR dari Fraksi Gerindra Reza Patria, adik Prabowo Subianto yakni Hasyim Djojohadikusumo, serta tokoh dan masyarakat lainnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.