Dana Otsus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Pendidikan di Papua

INFO NASIONAL - Demi mengejar ketertinggalan Provinsi Papua dan Papua Barat dari provinsi-provinsi lain, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus). Ini sesuai dengan amanat Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Besarnya setara dua persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional.

Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Yusharto mengatakan dana otsus diharapkan bisa mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain. “Dana otsus diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua,” katanya.

Dana otsus untuk Papua telah digelontorkan sejak 2002 serta akan berakhir pada 2021. Sekitar 70 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua dan sisanya Provinsi Papua Barat.

Selain dana otsus, Papua mendapat dana tambahan infrastruktur. Dana ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun semua kota provinsi, kabupaten/kota, distrik, atau pusat-pusat penduduk lainnya terkoneksi dengan transpotasi darat, laut, juga udara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat alokasi dana otsus Rp 8 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp 4 triliun.

Menurut Yusharto, kucuran dana otsus selama ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini tak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran dengan benar. “Mulai proses perencanaan hingga rapat koordinasi teknis dalam Musrenbangsus, perhatian mereka sangat baik.”

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Biro Otonomi Khusus Provinsi Papua Anthony Mirin menuturkan anggaran dana otsus yang telah dialokasikan sejak 2009-2017 mencapai Rp 1,08 triliun. Dana itu digunakan untuk beasiswa pendidikan SMA hingga S3.

Selama pelaksanaan otsus, penggunaan dana otsus diawasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Dalam kunjungan ke Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Kepala Subdirektorat Otonomi Khusus Papua Kementerian Dalam Negeri Thomas Umbu Pati dan tim melihat langsung implementasi dana otsus, antara lain untuk pengadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dana ini juga digunakan untuk program tambahan gizi untuk balita dengan pemberian susu dan biskuit untuk yang ikut posyandu. Selain itu ada juga program khusus untuk ibu hamil.

Sementara itu, hasil realisasi dana otsus juga ditemukan di Kabupaten Sarmi, Papua, dalam mengakselerasi kegiatan pertanian. Dana tersebut antar lain digunakan untuk pengembangan usaha pertanian kakao. Kini, hasilnya meningkat signifikan petani kakao bisa membeli motor dan televisi.

Di bidang pendidikan, dana otsus direalisasikan dalam bentuk bantuan unit komputer, antara lain di SMK Negeri 1 Sarmi dan SMA YPK Ebenhaizer Sarmi. Bantuan komputer dan jaringan Internet diberikan untuk menunjang salah satu program nasional, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer.

Selain itu, dana otsus 2017 di Kabupaten Sarmi digunakan untuk pembangunan rumah rakyat tipe 45 yang layak dengan bangunan permanen di Kampung Neidan Pemda. Pada 2017, ada sebanyak 50 unit rumah dibangung di 35 kampung. Rumah layak huni dari dana otsus juga dibangun di Jayapura Selatan dan Muara Tami.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek kebijakan maupun implementasi, Tim Evaluasi Dana Otsus Papua Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa masyarakat Papua telah merasakan manfaat dana otsus.(*)






Guru TIK Batam Makin Melek Digital

31 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.


Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

13 Februari 2022

Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Caranya dengan terus mendorong pelaku UMK ini dapat masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang/jasa yang dikembangkan LKPP melalui Katalog Elektronik.