Zulkifli Hasan: Pemerintah Perlu Lindungi Produk Lokal

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri pertemuan Indonesia Malaysia Busines Council (IMBC) dengan agenda utama diskusi bersama Perdana Menteri Malaysia  Mahathir Mohamad di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri pertemuan Indonesia Malaysia Busines Council (IMBC) dengan agenda utama diskusi bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

    INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri pertemuan Indonesia Malaysia Busines Council (IMBC) dengan agenda utama diskusi bersama Perdana Menteri Malaysia   Mahathir Mohamad. Acara berlangsung di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018. Hadir dalam acara tersebut Ketua IMBC Tantri Abeng.

    Bagi Mahathir, kunjungan ke Indonesia, ini merupakan lawatan resmi pertamanya ke negara Asia Tenggara setelah kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia, 10 Mei 2018, lalu.

    Ketua MPR memuji kebijakan Mahathir yang mengutamakan kedaulatan pengusaha lokal. Kebijakan  itu, kata Zulkifli semestinya ditiru Indonesia. Dan sudah semestinya pemerintah mengutamakan kepentingan pengusaha lokal.

    "Pemerintah harus memberi batasan kepada produk asing, tidak boleh memberi kebebasan sebebas-bebasnya, ini perlu dilakukan semata-mata  untuk melindungi  produk  dan para pengusaha lokal", kata Zulkifli  menambahkan.

    Meski begitu,  Zulkifli menolak dikatakan anti asing. Menurutnya, di zaman globalisasi ini kerjasama dengan negara lain merupakan satu kebutuhan. Apalagi, memang tidak mungkin sebuah negara menutup dirinya melakukan kerjasama dengan dunia internasional.

    "Kita butuh kerjasama, tetapi harus dipilah, karena sesungguhnya tidak semua produk asing itu baik bagi kita", kata Zulkifli lagi.

    IMBC adalah lembaga perwakilan bisnis Indonesia dan Malaysia. Lembaga ini diresmikan pada 2003 di Tampak Siring Bali, dan dihadiri Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad beserta Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri.  IMBC berkantor pusat di Jakarta, dan berkomitmen menjadi lembaga strategis dalam memberikan konsultasi dan wawasan kepada pemerintah, pebisnis, dan diplomatik, serta mempromosikan dialog untuk meningkatkan hubungan kedua negara.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.