Bank Mantap Luncurkan Kartu GPN dan Call Center 14024

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Bank Mantap Josephus K Triprakoso dan Deputi Direktur Bank Indonesia DIY Sri
Fitriani usai mencoba kartu GPN di mobil ATM, dalam acara peluncuran Penerbitan kartu ATM
berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan MantapCall 14024, Bank Mantap di Yogyakarta,
Jumat, 29 Juni 2018.

    Direktur Utama Bank Mantap Josephus K Triprakoso dan Deputi Direktur Bank Indonesia DIY Sri Fitriani usai mencoba kartu GPN di mobil ATM, dalam acara peluncuran Penerbitan kartu ATM berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan MantapCall 14024, Bank Mantap di Yogyakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

    INFO NASIONAL – Dua layanan baru, yakni penerbitan kartu ATM berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan MantapCall 14024, diluncurkan Bank Mantap, di Yogyakarta.

    Kedua layanan tersebut diluncurkan guna mempermudah dan memperluas akses transaksi serta informasi para nasabah. “Kami akan terbitkan 160 ribu kartu GPN hingga akhir tahun ini. Sedangkan MantapCall langsung bisa melayani nasabah mulai hari ini. Ini yang baru dari Bank Mantap. Kita dapat akses 14024,” ujar Direktur Utama Bank Mantap Josephus K. Triprakoso, pada seremoni peluncuran dua layanan tersebut yang berlangsung di Graha Mandiri Tugu, Yogyakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

    Menurut Josephus, peluncuran kartu berlogo GPN merupakan bentuk komitmen perseroan kepada pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, guna mewujudkan sistem instrumen dan kanal pembayaran nasional yang terintegrasi. Bank Mantap menerbitkan tiga varian Kartu GPN, yaitu Prima, Plus, dan Reguler.

    Kartu-kartu tersebut akan menjadi kartu utama yang ditawarkan kepada nasabah pada saat pembukaan rekening atau penggantian kartu. Penggunaan kartu GPN bisa untuk transaksi domestik, baik ATM milik Bank Mandiri maupun ATM bank lain yang sudah terimplementasi GPN.

    Tujuan penerbitan kartu GPN adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses, dan menekan biaya transaksi antarbank. Selain itu, kartu ATM GPN Bank Mantap juga sudah menggunakan teknologi chip sehingga anti skimming dan pin online 6 digit sebagai keamanan.

    “Diharapkan kartu ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan para nasabah serta dapat meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Indonesia dalam program cashless,” kata Josh, panggilan akrab Josephus.

    Josh mengatakan, Bank Mantap merupakan bentuk sinergi 2 BUMN, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero). Sebelumnya, bernama Bank Sinar Harapan Bali yang diakuisisi oleh Bank Mandiri pada 2015. Lalu, pada Mei 2015 bersinergi dengan PT Taspen dan PT Pos Indonesia. “Per Mei 2015 cabangnya hanya ada 94 di Bali semua. Sekarang kita punya 192 cabang yang tersebar di 28 provinsi dengan total aset Rp 17,04 triliun atau tumbuh 78,5 persen. Dulu kita punya bank mobile baru 7 unit, kini akan kita tingkatkan menjadi 50 unit bank mobile agar daya jangkau kita lebih luas,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Fitriani mengungkapkan, perkembangan teknologi dan inovasi di era ekonomi digital saat ini turut memacu dinamika serta perkembangan di bidang keuangan, termasuk sistem pembayaran. Berbagai inovasi marak ditawarkan guna mempermudah, mempermurah, dan mempercepat proses transaksi.

    Sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga ekosistem sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, efisien, dan berdaya saing.

    Menurut Sri, pada 2017 Bank Indonesia telah meluncurkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sebagai terobosan dalam menghilangkan fragmentasi dan inefisiensi transaksi pembayaran. Kehadiran GPN diharapkan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran dengan biaya lebih rendah. Pedagang maupun pembeli sama-sama menikmati biaya lebih rendah tersebut.

    “Manfaat yang dirasakan pedagang atau merchant adalah penurunan Merchant Discount Rate (MDR) yang semula berkisar antara 2–3 persen menjadi hanya 1 persen. Sementara masyarakat pemegang kartu dapat menikmati turunnya biaya administrasi. Bahkan untuk penerima bantuan sosial pemerintah, GPN mengenakan MDR sebesar 0 (nol) persen,” tutur Sri. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.