Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, Wiranto: Pemilihan di 2 Kabupaten di Papua Ditunda

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan keterangan usai menggelar rapat bersama dengan Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Tito Karnavian di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat, 22 Juni 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan keterangan usai menggelar rapat bersama dengan Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Tito Karnavian di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat, 22 Juni 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memberi pernyataan pers usai memantau jalannya proses pilkada 2018 melalui video conference di lantai 5 Gedung Utama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Juni 2018.

Wiranto mengatakan video conference juga dilakukan kemarin dengan jajaran penyelenggara pemilu dan pengamanan pilkada di 171 wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Hari ini, kata Wiranto, mereka mengadakan koordinasi total tentang bagaimana pilkada serentak berjalan tertib, aman, terkendali, dan sukses.

Baca: Pilkada Sumut: Djarot-Sihar Unggul di TPS 4 Kalah di Quick Count

Melalui video conference ini, Wiranto mendapatkan laporan dari para kapolda dan danrem. Mereka melaporkan hasil pantauan dari pelaksanaan pilkada serentak di tahapan pencoblosan.

"Hasilnya, syukur Alhamdulillah bahwa seluruh wilayah pemilu di 171 daerah dilaporkan secara umum aman, damai, tertib, lancar, dan terkendali," kata Wiranto.

Dari hasil laporan sementara, Wiranto mengatakan terdapat beberapa daerah yang mengalami permasalahan teknis. Seperti kekurangan surat suara dan kotak suara yang dilarikan oleh anggota Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Namun bisa diatasi," ujarnya

Baca: Pilkada 2018, Demokrat Targetkan Menang Pilgub 50 Persen

Soal netralitas, Wiranto mengatakan tidak ada laporan dari lapangan baik anggota TNI, Polri, dan BIN yang diduga tidak netral. "Berikutnya ada satu laporan yang menyejukkan bahwa di seluruh wilayah tidak ada aksi gangguan keamanan, tidak ada aksi teror di seluruh TPS," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Wiranto mencatat ditemukan masalah di dua kabupaten di Papua. Di Kabupaten Paniai masih ada perbedaan pendapat antara KPUD kabupaten dan provinsi. KPUD provinsi menghendaki adanya dua calon sedangkan di kabupaten dan masyarakat menghendaki satu calon. "Hasil koordinasi kami bahwa satu wilayah ini ditunda sampai keadaan cukup kondusif," ujarnya.

Di satu kabupaten lainya di Papua, belum dapat melaksanakan pilkada karena logistiknya belum sampai. Menurut Wiranto, helikopter yang membawa logistik sempat ditembak. Pencoblosan di sana pun ditunda. Wiranto juga mencatat di Kabupaten Jaya Wijaya, ada KPPS yang membawa kabur logistik pemilu dan sudah ditangkap.

Baca: Quick Count Survei Indikator, Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Unggul

Ada pula kejadian di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Marowali, ada satu TPS yang menunda pemungutan suara karena banjir dan logistiknya belum sampai. "Jika cukup memungkinkan sampai logistik, baru dilaksanakan," ujar Wiranto.

Secara umum, Wiranto mengatakan pelaksanaan pilkada 171 daerah, yang terdiri dari 387.586 TPS, berjalan lancar. "Yang bermasalah tidak lebih dari 10 TPS. Penundaan 2 daerah kabupaten. Saya kira ini rasio sangat kecil dan kami bersyukur," kata dia. "Maka secara umum pilkada serentak 2018 aman, sukses, dan terkendali.

Simak hasil quick count pilkada 2018 di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

57 hari lalu

Presiden BJ Habibie saat sidang umum Tahun 1999 di Gedng MPR/DPR. BJ Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Dok.TEMPO/ROBIN ONG
Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

BJ Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun 1998-1999. Meski singkat, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia.


Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

57 hari lalu

Jenderal TNI (Purn) Wiranto (kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menjadi koalisi Prabowo. Pada 1998, keduanya berperan dalam pemecatan Prabowo.


Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

58 hari lalu

Prabowo Subianto. FOTO/Instagram/prabowo
Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.


Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

59 hari lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?


Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

20 Mei 2024

Mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. TEMPO/Rully Kesuma
Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

Pada 18 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, membuat tuntutan agar Soeharto mundur. Peristiwa ini menjadi awal era reformasi.


Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

15 Mei 2024

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

Pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan, menjadi tanda mulainya era reformasi.


26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

15 Mei 2024

Sejumah Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai untuk memperingati 14 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (12/5). ANTARA/Reno Esnir
26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi


SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 Februari 2024

Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar (kiri), Jenderal TNI (Purn) Wiranyo (kedua kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.


Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

28 Februari 2024

Presiden Jokowi dan rombongan terbatas melakukan penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024. Foto Biro Pers dan Sekretariat Presiden
Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur


SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

21 Februari 2024

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.