Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK: Koalisi Partai Politik Mencair, Pilkada Serentak Lancar

image-gnews
SBY bersama Ani Yudhoyono menyambut kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman mereka di Kuningan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. TEMPO/Vindry Florentin
SBY bersama Ani Yudhoyono menyambut kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman mereka di Kuningan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. TEMPO/Vindry Florentin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meyakini pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018 yang akan berjalan lancar. Salah satu alasannya, JK mengatakan koalisi partai politik dalam pilkada serentak lebih cair.  "Tidak ada poros nasional di Pilkada itu. Tidak ada sentimen menyeluruh, cair itu koalisi-koalisi," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Banyak partai yang berseberangan ketika Pemilihan Presiden 2014 malah berkoalisi. Sebut saja, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Tiga partai ini mengusung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Padahal dalam pemilihan presiden Gerindra-PKS ada di kubu yang berbeda dengan PDIP.  

Baca: JK Tegaskan Tidak Bicara Politik dengan SBY.

Di sisi lembaga penyelenggara, JK mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat peraturan yang ketat dalam pilkada kali ini. Pun Polri dan TNI yang siap menjaga keamanan selama pilkada berlangsung. "Kemudian Masyarakat juga sudah lebih memahami arti demokrasi. Karena itulah maka saya yakin akan berlangsung dengan aman," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalla menjelaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan netralitas TNI-Polri. Ia beralasan ada Badan Pengawas Pemilu dan media massa yang bisa memantau jalannya pilkada serentak.

Simak juga: SBY Bertemu JK, Demokrat Sebut Ada Peluang Koalisi di Pilpres.

JK mencontohkan pencopotan Brigadir Jenderal Hasanudin sebagai wakil kepala kepolisian daerah Maluku lantaran diduga terlibat dalam kampanye salah satu kandidat. "Kalaupun ada itu terbukti ambil tindakan. (Contoh) Wakapolda Maluku kan laporan langsung diambil tindakan," ucapnya. Makanya, JK optimistis pilkada serentak lancar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Tolak Pilkada 2024 Digelar Dua Gelombang

8 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tolak Pilkada 2024 Digelar Dua Gelombang

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan yang diujikan oleh 11 kepala daerah terkait dengan UU Pilkada


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

9 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

19 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.


Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

20 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di rumahnya Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Bagus Pribadi
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.


Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

20 hari lalu

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menunjukkan surat suara pemilihan Pemilu 2024 saat menngunakan hak pilihnya di TPS 106 Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu 14 Februari 2024. Mahfud MD bersama keluarga memberikan hak suaranya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.


Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.  TEMPO/Subekti
Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.


JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

21 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.


Sosok Solihin GP dalam Kenangan Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin

24 hari lalu

Tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara alias Mang Ihin. (ANTARA)
Sosok Solihin GP dalam Kenangan Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin

Jawa Barat kehilangan tokoh legendaris, Solihin GP. Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin mengenang kepulangan pria yang akrab dipanggil Mang Ihin itu.


Solihin GP Wafat, Jusuf Kalla: Beliau Pejuang Bangsa

24 hari lalu

Solihin GP dan Presiden Soeharto (Dok. Facebook/Sejarah Sunda)
Solihin GP Wafat, Jusuf Kalla: Beliau Pejuang Bangsa

Jusuf Kalla menyebut, Solihin GP merupakan salah satu pejuang bangsa.