Mendikbud Muhadjir Effendy Jelaskan Kebijakan Sistem PPDB

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)

    Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan zonasi dalam  PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) merupakan rangkaian kebijakan yang utuh. Maksudnya, keputusan pemerintah ini dirancang terintegrasi dan sistemik untuk mempercepat pemerataan pendidikan di Tanah Air.

    "Sistem itu merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi yang lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik. Sementara itu sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah," ujarnya di Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

    Baca: Sistem Zonasi PPDB SMA Boleh Longgar, Asal...

    Muhadjir menambahkan, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. "Seandainya masih ada seleksi, maka bukan untuk membuat ranking untuk masuk sekolah. Tetapi seleksi ini dalam rangka penempatan. Sehingga tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya."

    Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, menjelaskan bahwa poin satuan jarak rumah tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

    Baca Juga: PPDB Online DKI Bermasalah, Gubernur Anies Diminta Turun Tangan

    "Karena masukan dari lapangan, maka tidak memungkinkan bagi kami untuk memasukkan poin tentang jarak dalam peraturan ini. Mengingat kondisi geografis di Indonesia yang beragam," lata Hamid.

    Persoalan penting lain dalam penerapan PPDB adalah membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari tempat tinggalnya. Apabila dalam satu zona kelebihan kuota, atau daya tampungnya tidak mencukupi, maka Dinas Pendidikan setempat wajib mencarikan sekolah. "Jangan dibiarkan anak dan orang tua kesulitan mendapatkan sekolah," ujarnya.

    Hamid menambahkan, tujuan sistem zonasi di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri dan membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi guru.

    Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen. Selain itu diharapkan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan atau afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

    Kemdikbud menegaskan, sistem PPDB ini sebagai upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Ini juga mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.