TNI Kerahkan Tambahan 99 Ribu Prajurit untuk Pengamanan Pilkada

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto sebelum mengikuti rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2018. Rapat tersebut membahas pelibatan TNI mengatasi terorisme dan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). TEMPO/M Taufan Rengganis

    Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto sebelum mengikuti rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2018. Rapat tersebut membahas pelibatan TNI mengatasi terorisme dan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan ada tambahan jumlah personel yang diturunkan untuk mengamankan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018.

    "Terdapat permintaan penambahan pasukan sebanyak 99 ribu prajurit TNI," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 25 Juni 2018.

    Baca: Moeldoko: Jangan Coba-coba Angkat Isu SARA di Pilkada

    Hadi menjelaskan, pengerahan kekuatan TNI dalam pengamanan pilkada ini sesuai dengan permintaan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Tambahan personel TNI itu sudah tersebar di seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada.

    Selain menempatkan tentara di wilayah, Panglima TNI juga menyiagakan prajuritnya di pusat. "TNI juga menyiagakan kurang lebih 8 ribu prajurit yang berada di pusat," katanya.

    Selama pilkada ini, Hadi telah menginstruksikan kepada personel TNI untuk menjaga netralitas. Ia meminta seluruh prajurit memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI agar tidak terlibat politik praktis.

    Baca: SBY Ungkap Praktik Ketidaknetralan TNI, BIN, dan Polri di Pilkada

    "Kami bertatap muka dengan seluruh anggota TNI maupun Polri di wilayah-wilayah dan menekankan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dalam rangka menyukseskan pilkada serentak dan tahapan Pemilu 2019," tuturnya.

    Di sisi lain, Hadi juga mengimbau masyarakat mewaspadai apabila ada upaya gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tak ingin pilkada berjalan lancar. Jika masyarakat menemukan ada prajurit TNI yang tidak netral, Panglima TNI meminta untuk segera dilaporkan. "Bagi prajurit yang melanggar akan dijatuhi sanksi yang tegas," ucapnya.

    Baca: TNI AD akan Tindak Tegas Anggotanya yang Tak Netral saat Pilkada

    Pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan digelar di 171 wilayah di Indonesia pada Rabu, 27 Juni 2018. Dari 34 provinsi, 17 di antaranya, berlangsung pemilihan gubernur, 39 kota memilih wali kota, dan 115 kabupaten memilih bupati.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.