Soal Angket M. Iriawan, PDIP Kukuh Ingin Dibahas Dulu di Komisi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, menandatangani surat serah-terima jabatan dengan disaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, menandatangani surat serah-terima jabatan dengan disaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat menahan agar tidak perlu ada penggunaan hak angket terkait pengangkatan Komisaris Jenderal M. Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat. Bendahara Fraksi PDIP DPR Alex Indra Lukman berkukuh bahwa anggota kelengkapan dewan harus bekerja dulu sebelum hak angket digunakan.

    "DPR memiliki alat kelengkapan dewan yang bermitra dengan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) yaitu komisi dua," kata Alex melalui pesan pada Senin, 25 Juni 2018.

    Baca: Angket M. Iriawan, Demokrat: Silakan jika PDIP Mampu Hentikan

    Rencana penggunaan hak angket ini terkait pengangkatan M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat ini bergulir dari Partai Demokrat. Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan DPP telah menginstruksikan kepada fraksi untuk menggulirkan wacana itu. Kata dia, proses lobi ke fraksi lain akan dimulai pekan ini.

    Demokrat menilai penunjukan Iriawan melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-undang Nomor 10 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

    Kementerian Dalam Negeri berkukuh pengangkatan M. Iriawan tak melanggar aturan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, nama Iriawan diusulkan karena jabatannya sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), bukan sebagai perwira polisi.

    Baca: Nasdem Tak Sepakat Penggunaan Hak Angket Pengangkatan M. Iriawan

    Menurut Alex, perbedaan pandangan itu dapat diselesaikan di Komisi Pemerintahan. Dia mengatakan komisi terkait harus diberi kesempatan terlebih dulu melalui rapat kerja. "Kalau alat kelengkapan Dewan yang berisikan sepuluh fraksi belum kita berikan kesempatan untuk rapat kerja, masa lantas langsung menggunakan hak angket?" ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.