Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Prabowo yang Kasihan kepada Bung Karno

image-gnews
Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia
Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan ia merasa kasihan kepada Bung Karno. Menurut Prabowo ia kasihan karena Bung Karno hanya dijadikan ikon, tapi tak dimaknai dengan baik soal ideologi yang dilahirkannya.

"Padahal Bung Karno adalah orang yang marhaenis. Bersama Bung Hatta membela rakyat. Ada Wahid Hasyim, Agus Salim, yang semua berjuang, yang ikut merumuskan UUD 45 sebagai letak bernegara dan berbangsa. Kalau lupa kaidah, jangan sampai mengalami kesulitan. Dasar filosofi negara adalah Pancasila," kata Prabowo di PRPP Semarang, Sabtu 23 Juni 2018.

Baca juga: Buka Penggalangan Dana, Gerindra Bantah Prabowo Kehabisan Uang

Ketidakberpihakan para elite politik kepada rakyat kecil, menurut Prabowo, terlihat saat mereka bungkam saat kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Prabowo mengatakan banyak elite politik yang mengabaikan nasib rakyat kecil.

Prabowo kemudian membuka data tentang kondisi kemiskinan di Indonesia, salah satunya data Credit Suisse Global Wealth Report 2016 yang menyatakan bahwa 68 persen rakyat di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dan kekayaan tanah air hanya dikuasai satu persen penduduk Indonesia atau sekitar 2,5 juta orang.

Baca juga: Prabowo Sindir Pemimpin Suka Akting dan Pencitraan

Data tersebut ia rangkum dalam buku yang ditulisnya sendiri, 'Pandangan Strategis Prabowo Subianto. Paradoks Indonesia. Negara Kaya Raya, Tetapi Masih Nampak Rakyat Hidup Miskin'.

Menurut Prabowo selama ini banyak elite yang gemar akting dan melakukan pencitraan. Mereka bahkan senang berkomentar normatif, seolah selalu bekerja dengan baik.

Baca juga: Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Anjurkan Terima Suap

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Komentarnya selalu normatif. Harga pokok stabil, perekonomian membaik, inflasi terkendali. Musim Lebaran, mudik lancar. Pemimpin kita di banyak level pandai bicara, tapi pandainya pandai akting, inti masalah tidak menyentuh," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan sering dihujat karena berkata apa adanya soal negara Indonesia. Ia mengatakan sering dimusuhi banyak pihak karena membuka kondisi yang sedang terjadi, padahal ia berniat ingin memberi kritik yang membangun. Ia mencontohkan, mengenai kondisi pertahanan di negara yang harus diperkuat.

"Saya bilang TNI lemah, dikatakan merendahkan mereka. Gerindra adalah satu-satunya partai yang menolak APBN karena kami meminta anggaran untuk TNI meningkat. Menhan mengatakan, kalau Indonesia perang, hanya bisa bertahan selama 3 hari. Pertahanan beras hanya bisa 18 hari, BBM bertahan 21 hari. Makanya bener saya latihan naik kuda," seloroh Prabowo.

Baca juga: Gerindra: Penggalangan Dana Tak Hanya untuk Pilkada

Dalam negara demokrasi, kata Prabowo, pergantian pemimpin adalah hal yang biasa. Hanya saja, banyak yang menolak dilengserkan sehingga menghalalkan bermacam cara untuk tetap bertahan.

"Kita komit pada Undang-undang Dasar 45. Kita akan memimpin kalau kita diberi izin oleh rakyat. Demokrasi, salah satunya adalah jalan melakukan demokrasi politik damai. Mengganti pemimpin adalah hal biasa. Tapi yang sudah memimpin tidak mau diganti. Semestinya serahkan pada rakyat," ujar Prabowo.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

26 menit lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

1 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

2 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Pakar Hukum UGM Sebut Ada 3 Genre Hakim dalam Putusan MK

3 jam lalu

Dosen dan mahasiswa Fakuktas Hukum UGM Yogyakarta menggelar mimbar
Pakar Hukum UGM Sebut Ada 3 Genre Hakim dalam Putusan MK

Pakar hukum di UGM sebut ada 3 genre hakim dalam memutus perkara. Apa saja?


Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

4 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) berharap Prabowo dan Gibran mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

4 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

5 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.


Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Bertemu dan Diskusi Bareng

5 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Bertemu dan Diskusi Bareng

Menurut Anies, kontestasi pemilihan presiden telah selesai dan bertukar pikiran bukanlah sesuatu yang aneh dan harus dihindari.


Gibran Ungkap Rencana Bertemu dengan Sejumlah Tokoh

7 jam lalu

Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi arahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta para pendukung mereka menghentikan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Ungkap Rencana Bertemu dengan Sejumlah Tokoh

Gibran mengatakan dirinya akan hadir bersama presiden terpilih Prabowo ke KPU.


Pakar Politik Universitas Udayana Soal Hasil Putusan MK: Sejumlah Aspek Krusial yang Melandasi Keputusan MK

10 jam lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Hasil Putusan MK: Sejumlah Aspek Krusial yang Melandasi Keputusan MK

Putusan MK usai ditetapkan. "Penolakan MK bisa diartikan sebagai bukti dari prosedur hukum yang robust," kata pakar politik Universitas Udayana (Unud)