Pilihan Publik di Masa Tenang Pilkada Bisa Berubah karena Medsos

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pilkada. TEMPO/ Tony Hartawan

    Ilustrasi pilkada. TEMPO/ Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan pilihan masyarakat terhadap calon kepala daerah bisa berubah di masa tenang pilkada 2018. Perubahan bisa terjadi jika kampanye hitam dan serangan cyber di media sosial gencar dilakukan.

    “Serangan udara di media sosial mungkin masih bisa, tapi untuk menggeser pergerakan elektabilitas secara drastis juga agak sulit,” kata Hanta di Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Juni 2018.

    Baca:
    Masa Tenang Pilkada, Masyarakat Diminta...
    Pilkada Serentak 2018, Demokrat Tuding Jokowi Main...

    Selain kampanye hitam di media sosial, yang dapat mempengaruhi para pemilih adalah selebaran gelap. “Dua hal ini biasanya rentan terjadi pada hari-hari tenang.”

    Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni 2018. Masa tenang pilkada berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 24, 25, dan 26 Juni. Pilkada akan dilakukan di 171 daerah di 34 provinsi. Sebanyak 17 daerah menggelar pemilihan gubernur, 39 kota pemilihan wali kota, dan 115 kabupaten pemilihan bupati.

    Baca:
    10 Juta Pemilih Pilkada Belum Lakukan...
    Kepada Wartawan, JK Kepo Soal Pilkada Serentak

    Menurut Hanta, pada hari tenang menjelang pilkada 2018, para kandidat sudah tidak bisa saling serang opini dan gagasan saat kampanye. Sehingga media sosial dan selebaran gelap menjadi sarana bagi mereka untuk mengubah pilihan masyarakat.

    Hanta mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat mengawal jalannya pilkada 2018. “Harus dikawal agar tidak ada kampanye hitam, terutama yang terstruktur, sistematis, dan masif.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.