SBY Ungkap Praktik Ketidaknetralan TNI, BIN, dan Polri di Pilkada

Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam acara Pasar Murah, yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Warga bisa membeli paket sembako, yang seharusnya seharga 75 ribu menjadi 25 ribu, dengan menukarkan kupon yang sudah dibagikan panitia. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan, hingga saat ini, praktik pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya bersih. Masih banyak oknum dari sebuah lembaga negara, yang seharusnya netral, pada praktiknya mendukung salah satu calon.

“Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN (Badan Intelijen Negara), Polri (Kepolisian RI), TNI (Tentara Nasional Indonesia), itu nyata adanya. Ada kejadiannya. Bukan hoax,” kata SBY di Bogor, Sabtu, 23 Juni 2018.

Baca juga: PKS Sebut Koalisi Prabowo-SBY Bisa Kalahkan Jokowi.

SBY menyebut, selama memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia 10 tahun, ia mengenal BIN, Polri, dan TNI serta para oknum, yang notabene petinggi lembaga tersebut, saat pesta demokrasi berlangsung.

“Baru-baru ini Jakarta melakukan pilkada, banyak sekali keganjilannya. Selama masa kampanye, calon wagub (wakil gubernur) Ibu Sylviana rutin, bahkan berkali-kali dipanggil kepolisian,” ucap Presiden RI ke-6 tersebut.

Baca juga: Polemik M. Iriawan Jadi Pj Gubenur, Ngabalin Bandingkan Era SBY

Tidak hanya itu, saat hendak dilakukan penghitungan suara pilkada DKI pun, SBY melanjutkan, namanya sempat disebut Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat Antasari mendekam di bui.

“Kredibilitas saya dirusak. Susah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” ujarnya.

Baca juga: Demokrat Sebut Koalisi Dengan Gerindra Hanya Klaim Sandiaga Uno

Meski begitu, SBY menuturkan bukan lembaga BIN, Polri, dan TNI yang tidak baik, tapi oknum di dalam lembaga tersebut yang turut mencederai demokrasi di Indonesia.

“Saya pernah hampir 30 tahun di wilayah itu. Dan kalau ada kesalahan, tidak ada prajurit yang salah, tidak ada anggota yang salah. Yang salah adalah petinggi-petingginya yang keblinger. Ingat itu,” tuturnya.

Baca juga: Pernyataan Sandiaga Soal Koalisi Gerindra-Demokrat

Karena itu, SBY berharap lembaga TNI, Polri dan BIN tidak keliru dalam bersikap saat pilkada serentak 2018.

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan. Biarlah saya, SBY, warga negara biasa yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” katanya.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

8 jam lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

10 jam lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Feud Between Two Generals of TNI

12 jam lalu

Feud Between Two Generals of TNI

Effendi Simbolon, a member of DPR revealed the dispute between Indonesian Military or TNI Commander Gen. Andika Perkasa and Gen. Dudung Abdurachman.


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

13 jam lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

1 hari lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.