Sekelompok Orang Memprotes Penunjukan M. Iriawan Jadi Pj Gubernur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjabat Gubernur Jawa Barat M. Iriawan memantau kondisi arus balik Lebaran 2018 di pos pelayanan lebaran Polres Bandung di Cileunyi, Rabu, 20 Juni 2018. (dok.Pemprov Jabar)

    Penjabat Gubernur Jawa Barat M. Iriawan memantau kondisi arus balik Lebaran 2018 di pos pelayanan lebaran Polres Bandung di Cileunyi, Rabu, 20 Juni 2018. (dok.Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok orang berunjuk rasa memprotes penunjukan Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat di depan Gedung Sate, Jumat, 22 Juni 2018. “Ini gabungan ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Konstitusi (GMPK) Jawa Barat. Dihadiri beberapa ormas Islam, nasional, dan komunitas. Diantaranya FPI, Hidyatullah, AGAP, Barkin, GSMP, Barada, dan juga mahasiwa,” kata Ketua GMPK Jawa Barat Julhayadi Arya Puntara di sela aksi it, Jumat, 22 Juni 2018.

    Julhayadi mengatakan, lewat aksi itu kelompoknya memprotes pelantikan M. Iriawan selaku polisi aktif. “Kemendagri jangan memelintir apalagi membodohi masyarakat dengan mengatakan dia sudah di Lemhanas dan sebagainya, selama belum pensiun dan mengundurkan diri, berarti dia masih aktif,” kata dia.

    Baca juga: Demokrat Bakal Ajukan Hak Angket Menyoal Pelantikan Iwan Bule

    Menurut Julhayadi, penunjukan Iriawan tersebut melanggar perundangan. “Yang paling mencolok itu amanat reformasi 98, Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa aparat polisi atau TNI yang masih aktif tidak boleh menjadi pejabat pemerintah di lingkungan pemerintah manapun sebelum mereka mengundurkan diri atau pensiun. Ini sudah dilanggar. Belum lagi Undang-Undang Pilkada dan ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata dia.

    Julhayadi mengatakan, pengangkatan Iriawan keliru. “Kita ingn pemerintah dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara itu mencabut dan memberikan contoh dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar,” kata dia.

    Baca juga: Golkar Minta Polisi Penjabat Gubernur Jawa Barat Netral

    Dia mengklaim, aksi kelompoknya murni memprotes soal pelanggaran undang-undang dalam pengangkatan M. Iriawan. “Kita ingin menyelamatkan konstitusi. Kita mengingikan supremasi hukum jangan dilanggar, apalagi yang melanggar adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan, dalam hal ini Presiden,” kata Julhayadi.

    Aksi kelompok GMPK Jawa Barat itu digelar di depan Gedung Sate dengan di ikuti puluhan orang. Perwakilan ormas bergantian berorasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.