Awal Juni, Realisasi APBD Jabar TA 2018 Capai 36,73 Persen

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Moch. Iriawan di Ruang Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 21 Juni 2018.

    Rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Moch. Iriawan di Ruang Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 21 Juni 2018.

    INFO JABAR - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2018 per 8 Juni 2018, mencapai 36,73 persen atau Rp 12,4 triliun lebih dari total anggaran Rp 33,9 triliun lebih.

    Hal itu terungkap dalam rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Moch. Iriawan, di Ruang Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 21 Juni 2018. Hadir pada acara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa, pejabat eselon II atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

    Iwa menjelaskan jumlah target murni pendapatan daerah pada APBD Jawa Barat TA 2018 mencapai Rp 31,9 triliun lebih. Sementara jumlah belanja daerah mencapai Rp 33,9 triliun lebih. Artinya, ada defisit sebesar Rp 2 triliun. "Defisit ini kita tutupi dari Silpa, yaitu dari sisa tender dan dari over target pendapatan," katanya.

    Jumlah pendapatan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 17,5 triliun lebih, dana perimbangan Rp 14,3 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 31,1 miliar lebih.

    Sementara jumlah belanja berasal dari belanja tidak langsung Rp 25,5 triliun lebih, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja langsung mencapai Rp 8,4 triliun, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

    Sementara itu, Iriawan ingin operasional Bandar Udara (Bandara) Internasional Jawa Barat (BIJB) berjalan lebih efektif. Saat ini, Bandara Kertajati baru melayani satu rute penerbangan, yaitu Kertajati-Surabaya dan Surabaya-Kertajati. “Kita harus mempercepat Bandara Kertajati, ini betul-betul bandara terbesar kedua. Presiden sudah meresmikan dan itu (bandara) harus berjalan,” ujarnya.

    Penerbangan dari Kertajati ke Surabaya dan sebaliknya dirasa belum efektif mempersingkat waktu tempuh perjalanan untuk tujuan Bandung-Surabaya dan Surabaya-Bandung. Karena, kata Iriawan, orang Surabaya yang akan ke Bandung atau sebaliknya harus terlebih dahulu menempuh perjalanan hampir dua setengah jam dari Kertajati ke Bandung atau sebaliknya.

    “Bagaimana dari Surabaya mau datang ke Bandung lewat Kertajati, sementara dari Kertajati ke Bandung hampir dua setengah jam. Penerbangan dari Surabaya ke Kertajati itu satu jam lima menit, kalau (Kertajati) ke Bandung satu jam 10 menit,” ucap Iriawan.

    Karena itu, Iriawan meminta pihak terkait agar mempercepat proses penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu. “Percepatan revitalisasi (Jalan Tol) Cisumdawu itu harus ada progresnya. Kalau bandara itu (Kertajati) sepi, enggak bisa berkembang,” tuturnya.

    Selain itu, terkait dengan pemberangkatan haji tahun ini, ditargetkan Kertajati bisa memberangkatkan jemaah haji dari Sumedang dan Majalengka sebanyak lima kloter. Namun hal ini masih terkendala masalah penerapan sistem imigrasi. Proses imigrasi saat ini hampir semuanya dilakukan di Indonesia.

    “Kementerian Agama kurang berkenan kalau (jemaah haji) diterbangkan dari Kertajati. Karena kesiapan proses imigrasi yang cukup panjang. Karena dulu kalau haji itu hampir semuanya (imigrasi) diproses di Jeddah (Arab Saudi), tapi sekarang sudah sebagian besar di Indonesia,” kata Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat Eddy M. Nasution.

    Menurut dia, Jawa Barat siap untuk menerbangkan jemaah haji dari Kertajati. Karena inisiasi penerbangan haji ini dari Presiden Joko Widodo. Biaya yang dibutuhkan untuk pemberangkatan lima kloter haji sekitar Rp 17 miliar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun siap menyediakan anggaran Rp 4 miliar dan sisanya diharapkan berasal dari Kementerian Agama RI.

    Menanggapi hal itu, Iriawan menginstruksikan agar permasalahan krusial yang menghambat seperti imigrasi, bisa dibicarakan dengan pihak terkait dari Kementerian Agama.

    “Saya pikir ini (pemberangkatan jemaah haji dari Kertajati) harus jalan. Karena kapan mau jalan pemberangkatan haji dari Kertajati kalau enggak dimulai. Tahun depan mungkin begitu lagi (masalah imigrasi) bicaranya,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.