Pj Gubernur M. Iriawan Minta KPU Jamin Hak Pemilih

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengambil sumpah jabatan Sekretaris Utama Lemhanas Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat hari ini, Senin 18 Juni 2018 di Gedung Merdeka Bandung. (ahmad fikri/kontributor tempo bandung)

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengambil sumpah jabatan Sekretaris Utama Lemhanas Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat hari ini, Senin 18 Juni 2018 di Gedung Merdeka Bandung. (ahmad fikri/kontributor tempo bandung)

    INFO JABAR -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat M. Iriawan memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota, di Crowne Plaza, Jalan Lembong, Bandung, Selasa, 19 Juni 2018 malam.

    Kegiatan tersebut menjadi agenda pertama Iriawan, atau yang akrab disapa Iwan, sejak dilantik pada Senin, 18 Juni 2018 lalu, di Gedung Merdeka Bandung.

    Pada pertemuan ini, Iwan mengapresiasi dan memberikan semangat kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang giat bekerja mempersiapkan suksesnya Pilkada Jawa Barat 2018.

    "Luar biasa, yang lain masih liburan, rekan-rekan KPU sudah rapat di sini," ujar Iwan.

    Sebagai Pj Gubernur, Iwan ingin Pilkada di Jawa Barat sukses. Pilkada harus dimulai dan selesai dengan sebaik-baiknya. Tentu bagi aparat, harus menjunjung tinggi netralitas.

    "Saya harus netral karena saya pelaksana Pilkada, TNI/Polri, KPU, dan semua pihak terkait, semuanya pelaksana Pilkada, harus profesional," katanya.

    Dalam Pilkada, kata Iwan, ada sejumlah indikator keberhasilan yang harus dicapai. Pilkada bisa dikatakan sukses, ditandai dengan tingginya angka partisipasi masyarakat. Sebaliknya, jika masih banyak masyarakat golput, berarti belum berhasil.

    Selain itu,  segala prosesnya harus berjalan lancar. Mulai dari logistik, pendistribusian berbagai macam peralatan Pilkada, pemungutan suara, rekapitulasi, sampai tahap penetapan hasil perolehan suara harus bisa dipastikan kelancarannya.

    Terkait kelancaran yang ia harapkan, Iwan berpesan kepada para Ketua KPU Kabupaten/ Kota untuk bisa berkoordinasi dengan kepolisian di daerahnya, baik di tingkat Polres maupun Polsek.

    "Kalau ada yang susah diajak koordinasi, lapor ke Ketua KPU Provinsi atau ke Pejabat Gubernur," tegasnya.

    Karena Pilkada, menurut Iwan, adalah pertarungan politis untuk Jawa Barat. Maka pertarungan tersebut harus dipersiapkan sematang mungkin agar hasil yang didapat bisa 'fair', atau sesuai harapan masyarakat.

    Iwan menekankan, bahwa saat ini Jawa Barat sudah memasuki masa akhir kampanye. Artinya waktu pencoblosan, pemungutan, perhitungan, rekapitulasi, hingga penetapan akan segera tiba.

    "Jamin hak pemilih! Pastikan betul kelancaran dan keamanan," ujar Iwan.

    "Cek kalau ada hal lain yang perlu dipastikan, karena tinggal beberapa hari, tanggal 23 Juni 2018 sudah masuk masa tenang, kemudian (tanggal) 27 pencoblosan," katanya kepada para Ketua KPU Kabupaten/ Kota yang hadir.

    Iwan pun menekankan agar para pihak yang bertugas mensukseskan Pilkada, bekerja secara profesional. Karena, sukses tidaknya Pilkada akan mempertaruhkan kepercayaan publik dari masyarakat.

    "Jangan sampai sudah capek, sudah tidak liburan, kalau ada apa-apa kan malah dicurigai. Maka dari sekarang kalau ada apa-apa, hubungi ketua KPU, atau hubungi saya langsung," kata Iwan.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akar Bajakah Tunggal, Ramuan Suku Dayak Diklaim Bisa Obati Kanker

    Tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya melakukan penelitian yang menemukan khasiat akar bajakah tunggal. Dalam penelitian, senyawa bajakah bisa obati kanker.