Kontroversi Soal M. Iriawan, Abah Ihin: Sudahlah Jangan Ribut

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan, mengikuti prosesi pelantikan penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan, mengikuti prosesi pelantikan penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat periode 1970 - 1974, Solihin Gautama Purwanegara atau Abah Ihin geram dengan berbagai kontroversi soal pelantikan Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Sebagai sesepuh Jawa Barat, Abah Ihin mengatakan, para olot-olot (tetua) Jawa Barat malah bersyukur dengan dilantiknya Iriawan sebagai penjabat gubernur.

    "Sudah keputusan Presiden, mau apa lagi sih?" begitu ujar Abah Ihin dalam video Youtube yang viral di sosial media. "Ribut pun, orang yang tidak pernah saya lihat jasanya untuk Jawa Barat atau nasional. Sudahlah, jangan didengar ribut-ribut, yang didengar kami saja yang ada di Jawa Barat sejak 1945".

    Baca: Soal M. Iriawan Jadi Penjabat Gubernur, Ini Pendapat Refly Harun

    Menurut Abah Ihin, masyarakat Jawa Barat menerima kehadiran Iriawan sebagai orang yang memahami dan sosok yang dibutuhkan di Jawa Barat. "Sudahlah jangan ribut-ribut, kami ini mau tenang. Jadi jangan ganggu, kalau orang Jawa Barat sudah ngambek, siapa yang bisa menahan," ujar Abah Ihin.

    Para sesepuh Jawa Barat, ujar Abah Ihin, sudah satu suara menciptakan ketenangan dan ketertiban untuk Jawa Barat. "Jadi jangan bikin saya ngambek, nanti semua ngambek. Untuk yang ngomong-ngomong di Jakarta itu, saya ini butuh Pak Iwan di sini karena dia sudah mengerti Jawa Barat dan sudah diterima oleh masyarakat Jawa Barat," ujar Abah Ihin.

    Kontroversi Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat berawal dari aksi boikot 11 anggota dewan dari Partai Gerindra yang memutuskan absen di acara pelantikan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPRD Jawa Barat.

    Baca: Polemik M. Iriawan Jadi Pj Gubenur, Ngabalin Bandingkan Era SBY

    Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan aksi boikot itu bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Mereka mempersoalkan status Iriawan yang berlatar profesi di kepolisian. Keputusan boikot dengan absen hadir secara total itu hanya berlaku di internal partai.

    Sebelumnya, kata Ricky, ada spekulasi pemerintah akan menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai penjabat gubernur menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa kerjanya pada 13 Juni lalu. Penjabat gubernur bekerja hingga gubernur dan wakil terpilih dilantik pasca-pemilihan gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018. "Kalau Sekda bisa diterima dan netral," katanya, Senin malam, 18 Juni 2018.

    Baca: Fadli Zon Dukung Hak Angket M. Iriawan, Khawatir Dwifungsi Polri

    Penunjukan M. Iriawan yang mantan Kapolda Jabar itu, kata Ricky, membuat sebagian masyarakat berspekulasi soal netralitasnya dalam Pilkada Jabar 2018. Apalagi ada mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan yang ikut kontes sebagai pasangan calon gubernur, TB Hasanuddin yang disokong PDIP. "Sesama mantan Kapolda, ada juga jiwa corsa," katanya.

    Tak berhenti di situ, Gerindra juga berencana menginisiasi Pansus Hak Angket Pati Polri sebagai penjabat gubernur. Demokrat juga demikian. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berencana menggulirkan hak angket ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    "Segera setelah libur Lebaran selesai, kami akan mengajukan angket ke DPR," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat dihubungi Tempo, pada Selasa, 19 Juni 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.