Alasan Jokowi Pilih M. Iriawan Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) memasang tanda pangkat kepada pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan (kanan), saat pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) memasang tanda pangkat kepada pejabat sementara Gubernur Jawa Barat, Komjen M. Iriawan (kanan), saat pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polri M. Iriawan atau Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

    "Secara administrasi, penunjukan Komjen Iriawan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan terkait," kata Adita kepada Tempo, Selasa, 19 Juni 2018.

    Baca juga: Kontroversi M. Iriawan Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat

    Adita menjelaskan, pengangkatan Penjabat Gubernur dari kalangan TNI dan Polri diatur dalam Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Guernur, Bupati, dan Walikota. Aturan itu berbunyi:

    "Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

    Baca juga:  Menjelang Pilgub Jabar 2018: Komjen M. Iriawan Jadi PJ Gubernur

    Sementara itu, kata Adita, Iwan Bule telah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional sejak Maret 2018. Jabatan tersebut merupakan jabatan pimpinan madya utama. Sehingga, penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya itu dinilai tidak melanggar aturan undang-undang secara administrasi.

    Namun berbagai kalangan menilai pelantikan Iwan Bule sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat melanggar Undang-Undang. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan pelantikan Iwan Bule melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

    Baca juga: Tarik Iriawan Jadi Asops, Tito: Dia Mumpuni Hadapi Event Besar

    Partai Demokrat mencurigai ada muatan kepentingan subjektif pemerintah atau Presiden dalam pelantikan M. Iriawan. "Terlebih pengakuan Tjahjo bahwa dia mengusulkan Sekjen Mendagri untuk Pj Gubernur, tapi Pak Jokowi tetap memilih Iwan Bule. Maka itu kita ingin mengetahui kebenaran yang ada," ujar Ferdinand.

    Di tengah kontroversi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Jokowi Senin, 18 Juni 2018 kemarin, melantik Iwan Bule selaku Penjabat Gubernur Jawa Barat. Iwan Bule akan bertugas hingga pelantikan Gubernur Jawa Barat baru usai Pilkada.

    Baca juga: Jokowi Teken Pengangkatan Penjabat Gubernur Jabar Sebelum Lebaran

    Pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani Presiden Jokowi, pada 8 Juni 2018.

    Nama Iwan Bule sudah santer terdengar akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sejak Januari 2018. Saat itu dia masih berpangkat Inspektur Jenderal dan menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi. Isu pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya itu menjadi polemik lantaran Iriawan masih pejabat aktif Mabes Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.