DPP Gerindra Akui Instruksikan Boikot Pelantikan M. Iriawan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komjen M. Iriawan mengucap sumpah jabatan saat dilantik menjadi pejabat sementara Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Komjen M. Iriawan mengucap sumpah jabatan saat dilantik menjadi pejabat sementara Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengakui ada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat untuk memboikot pelantikan M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat. Senin kemarin (18/06), sebelas anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat tidak hadir dalam pelantikan Iriawan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Andre mengatakan DPP mengeluarkan instruksi tersebut setelah melalui kajian dari bidang hukum partai. "DPP bidang hukum Gerindra menyatakan pelantikan itu melanggar hukum dan yang bersangkutan terindikasi tidak netral," ujar Andre saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 19 Juni 2018. "Sehingga ada instruksi boikot."

    Andre mengatakan salah satu indikasi Iriawan tidak netral adalah ketika ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kala itu, Andre menuturkan Iriawan pernah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang isinya permintaan agar menunda sidang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sampai Pilkada DKI selesai.

    "Kapolda berlagak seperti pengacaranya Ahok. Surat permintaan penundaan sidang ini menimbulkan banyak spekulasi dan pertanyaan besar. Ini alasan kami menyebut Iriawan terindikasi tidak netral," ujar Andre.

    Baca: Kementerian Dalam Negeri Sebut Pelantikan M. Iriawan Sesuai Aturan

    Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan, aksi boikot yang mereka lakukan merupakan bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Mereka mempersoalkan status Iriawan yang berlatar profesi di kepolisian. 

    Sebelumnya kata Ricky, ada spekulasi pemerintah akan menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai Penjabat untuk menggantikan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur yang habis masa kerjanya pada 13 Juni lalu. Penjabat Gubernur bekerja hingga Gubernur terpilih dan wakilnya dilantik pasca pemilihan gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018. "Kalau Sekda bisa diterima dan netral," kata Ricky.

    Penunjukan M. Iriawan, kata Ricky membuat sebagian masyarakat berspekulasi soal netralitasnya dalam Pilkada Jabar 2018. Apalagi mantan Kepala Polda Jawa Barat Anton Charliyan juga maju dalam pemilihan sebagai Wakil Gubernur bersama calon Gubernur TB Hasanuddin yang disokong PDI Perjuangan. "Sesama mantan Kapolda, ada juga jiwa corsa," katanya.

    Baca juga: Kontroversi Iriawan Menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat.

    Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal M. Iriawan menjamin akan netral dalam pilkada serentak Jawa Barat. “Saya ini meniti karir dari bawah, sampai sekarang alhamdulillah diberikan bintang tiga oleh Yang Maha Kuasa melalui tentunya negara. Itu pertaruhan kalau saya tidak netral, sayang karir saya,” kata dia di Bandung, Senin, 18 Juni 2018.

    DEWI NURITA I ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.