KPU Optimistis Larangan Koruptor Nyaleg Diterapkan di Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Wahyu Dhyatmika

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja monyortir dan melipat surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga, Jawa Tengah, 21 Mei 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 sebanyak 134.068 lembar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

    Sejumlah pekerja monyortir dan melipat surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga, Jawa Tengah, 21 Mei 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 sebanyak 134.068 lembar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal segera mengundang-undangkan Peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif. Peraturan itu salah satunya melarang eks koruptor mencalonkan diri. “Insya Allah ini sebentar lagi diundangkan, kami yakin itu,” kata komisioner KPU, Pramono Ubait saat dihubungi, Ahad, 17 Juni 2018.

    Sebelumnya, ramai diberitakan Kemenkumham enggan memproses Peraturan KPU yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi peraturan perundang-undangan. Kementerian menyatakan telah mengembalikan PKPU itu kepada KPU. Dalam lampiran suratnya, Kemenkumham meminta KPU untuk melakukan sinkronisasi agar peraturan mereka tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan MK. Kemenkumham juga menilai KPU perlu meminta masukan dari Bawaslu, DKPP, Kemendagri, MK dan sejumlah lembaga terkait.

    BACA JUGA: Bawaslu Tak Setuju Eks Napi Korupsi Dilarang Jadi Caleg DPR

    Menanggapi hal itu, Pramono mengatakan KPU sudah membalas surat Kemenkumham menjelang cuti bersama Idul Fitri 2018. Dalam suratnya, KPU menyatakan menolak mengubah isi dari PKPU, termasuk larangan eks koruptor mencalonkan diri. KPU meminta agar Kemenkumham mengundangkan peraturan itu seperti apa adanya, tanpa perubahan apapun. "Kami sudah jelaskan dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai perlunya aturan itu,” kata Pramono.

    Selain itu, Pramono mengatakan KPU tidak akan menjalankan rekomendasi Kemenkumham untuk meminta masukan dari Bawaslu, Kemendagri atau MK. Menurut dia, lembaganya telah melakukan pertemuan itu dalam forum dengar pendapat dengan Komisi Pemerintahan DPR beberapa waktu lalu. “Kalau Kemenkumham suruh kami ketemu lagi, itu forum ilegal namanya,” kata dia.

    BACA JUGA: Pro Kontra Soal Larangan KPU buat Koruptor Jadi Caleg, Ini Saran DPR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.