KPU Optimistis Larangan Koruptor Nyaleg Diterapkan di Pemilu 2019

Reporter

Sejumlah pekerja monyortir dan melipat surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga, Jawa Tengah, 21 Mei 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Tengah 2018 sebanyak 134.068 lembar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal segera mengundang-undangkan Peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif. Peraturan itu salah satunya melarang eks koruptor mencalonkan diri. “Insya Allah ini sebentar lagi diundangkan, kami yakin itu,” kata komisioner KPU, Pramono Ubait saat dihubungi, Ahad, 17 Juni 2018.

Sebelumnya, ramai diberitakan Kemenkumham enggan memproses Peraturan KPU yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi peraturan perundang-undangan. Kementerian menyatakan telah mengembalikan PKPU itu kepada KPU. Dalam lampiran suratnya, Kemenkumham meminta KPU untuk melakukan sinkronisasi agar peraturan mereka tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan MK. Kemenkumham juga menilai KPU perlu meminta masukan dari Bawaslu, DKPP, Kemendagri, MK dan sejumlah lembaga terkait.

BACA JUGA: Bawaslu Tak Setuju Eks Napi Korupsi Dilarang Jadi Caleg DPR

Menanggapi hal itu, Pramono mengatakan KPU sudah membalas surat Kemenkumham menjelang cuti bersama Idul Fitri 2018. Dalam suratnya, KPU menyatakan menolak mengubah isi dari PKPU, termasuk larangan eks koruptor mencalonkan diri. KPU meminta agar Kemenkumham mengundangkan peraturan itu seperti apa adanya, tanpa perubahan apapun. "Kami sudah jelaskan dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai perlunya aturan itu,” kata Pramono.

Selain itu, Pramono mengatakan KPU tidak akan menjalankan rekomendasi Kemenkumham untuk meminta masukan dari Bawaslu, Kemendagri atau MK. Menurut dia, lembaganya telah melakukan pertemuan itu dalam forum dengar pendapat dengan Komisi Pemerintahan DPR beberapa waktu lalu. “Kalau Kemenkumham suruh kami ketemu lagi, itu forum ilegal namanya,” kata dia.

BACA JUGA: Pro Kontra Soal Larangan KPU buat Koruptor Jadi Caleg, Ini Saran DPR






Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

14 jam lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

1 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Hafiz Thohir: Sistem QRIS Bantu UMKM

3 hari lalu

Hafiz Thohir: Sistem QRIS Bantu UMKM

Sistem Pembayaran terus berevolusi dengan tiga unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, serta tradisi masyarakat & kebijakan otoritas.


Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

5 hari lalu

Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

Permentan 10/2022 mengatur jenis pupuk subsidi yang difokuskan hanya pada urea dan NPK.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

8 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

8 hari lalu

DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

BPIP meminta dukungan kepada DPR terkait tambahan anggaran karena banyak program tambahan pada 2023.


Gus Muhaimin Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Dalam Negeri

8 hari lalu

Gus Muhaimin Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Dalam Negeri

Menurut perhitungan BPKP dan BPS jika 40 persen belanja pemerintah untuk membeli produk lokal dapat menumbuhkan ekonomi sebesar 1,7 persen.


Cegah Korban Berulang, DPR Setuju Tambah Anggaran Pemilu 2024

8 hari lalu

Cegah Korban Berulang, DPR Setuju Tambah Anggaran Pemilu 2024

Pada Pemilu 2024 KPU mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun, sedangkan Bawaslu Rp 6 triliun.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah