PDIP Bela Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung, Ini Alasannya

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap memberikan pembelaan terhadap kader yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami terus memberikan pembelaan," kata Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Juni 2018. Hasto mengatakan pembelaan terus diberikan selama partai meyakini bahwa penetapan tersangka itu tidak murni karena hukum, tetapi ada motif politik di baliknya.

Baca: KPK Bantah OTT Tiga Kepala Daerah dari PDIP Berbau Politik

Hasto merujuk pada penetapan tersangka Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Dia secara spesifik menyoal perkara yang menjerat Syahri. Syahri Mulyo adalah bupati inkumben yang kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah serentak 27 Juni 2018.

Hasto mengatakan, PDIP biasanya memberikan sanksi pemecatan kepada kader yang tersangkut perkara korupsi. Namun, Syahri tak langsung dipecat lantaran ada dugaan motif politik di balik penetapannya sebagai tersangka.

"PDI Perjuangan itu memberikan sanksi pemecatan seketika, sanksi tertinggi, sejauh pemberantasan korupsi dilakukan dengan motif-motif yang benar, tidak ada campur tangan kepentingan politik di luarnya," ujarnya.

Hasto mengaku mendapat cerita dari masyarakat Tulungagung ketika dia turun mengecek ke lapangan. Kata dia, masyarakat membeberkan adanya informasi dari pihak lawan politik Syahri dua hari sebelum OTT KPK pada Rabu pekan lalu. Informasi itu perihal akan adanya kejadian luar biasa di Tulungagung.

Hasto mengatakan, cerita dari masyarakat itu menunjukkan adanya motif politik dalam penangkapan Syahri. Apalagi, kata dia, masyarakat juga menyebut peristiwa itu sebagai bagian dari rivalitas pilkada.

"Jangan gunakan hukum sebagai alat-alat kekuasaan, sebagai alat-alat politik. Biarkan rakyat yang menentukan siapa pemenang dalam kontestasi pilkada itu," ujarnya.

Baca: PDIP Sebut OTT Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Aneh

KPK menampik ada motif politik di balik penetapan tersangka kepala daerah kader PDIP. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, komisi antirasuah tidak diatur atau didesain oleh pihak tertentu. 

Pada Jumat pekan lalu, KPK menetapkan Syahri sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Syahri diduga menerima fee sebesar Rp 2,5 miliar dari pengusaha bernama Susilo Prabowo.






Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

8 jam lalu

Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menyebut dirinya sudah sering bertukar pikiran dengan Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR di Gedung DPR.


Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

9 jam lalu

Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin diwarnai candaan seputar Dewan Kolonel yang diinisiasi politkus PDIP Johan Budi Pribaowo.


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

13 jam lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.


Puan Maharani dan Cak Imin Bertemu, dari Ziarah hingga Catwalk di Zebra Cross

14 jam lalu

Puan Maharani dan Cak Imin Bertemu, dari Ziarah hingga Catwalk di Zebra Cross

Meski sudah sering bertemu, Puan Maharani pun menyebut pertemuan dengan Cak Imin hari ini spesial.


Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

17 jam lalu

Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

Puan Maharani didampingi sejumlah politikus PDIP, seperti Bambang Wuryanto, Utut Adianto, hingga Trimedya Panjaitan.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

19 jam lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

1 hari lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

1 hari lalu

Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

Muhaimin Iskandar menyatakan telah sepakat dengan Prabowo Subianto untuk terus memperbesar koalisi mereka dengan merekrut partai lainnya.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

1 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.